Gaji UMP Jawa Barat

Gaji UMP Jawa Barat – Sesuai aturan pemerintah, provinsi Jawa Barat memiliki standar gaji UMP yang diterapkan kepada wilayahnya. Gaji UMP provinsi Jawa Barat harusnya diketahui oleh para pekerja yang berada di wilayah tersebut untuk menambah wawasan sehingga tidak mudah dibohongi oleh bos tempat dia bekerja.

UMP sendiri mayoritas diterapkan pada sektor pekerja industri. Pada sektor industri sendiri, Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki beberapa kawasan industri yaitu Kawasan Industri Mitra Karawang, Kawasan Industri Subang Jawa Barat, PT Kawasan Industri Kujang Cikampek, Karawang New Industry City, Kawasan Industri Plered, Cirebon, Kawasan Industri Surya Cipta, Kawasan Industri Cimareme I, dan Kawasan Industri Kota Bukit Indah.

Gaji UMP kadang kala dikeluarkan oleh gubernur dan jajaran pemrov pada provinsi masing–masing. Gaji UMP ditetapkan berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015. Pada tahun 2021 gaji UMP Jawa Barat tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga UMP masih sama nominalnya seperti tahun sebelumnya.

Daftar Gaji UMP Jawa Barat Tahun 2021

Hampir setiap tahun Upah Minimum Provinsi diseimbangkan untuk menstabilkan keperluan perusahaan serta karyawannya. Sehingga dengan diperbaharuinya gaji UMP Jawa Barat, diharapkan dapat memakmurkan rakyatnya.

TahunUMP (Upah Minimum Provinsi)
2021Rp 1.810.350
2020Rp 1.810.350
2019Rp 1.668.372
2018Rp 1.544.360
2017Rp 1.420.624
Daftar Gaji UMP Jawa Barat Tahun 2021

Baca Juga: Gaji UMP Lampung

Table di atas admin ambil dari beberapa situs media nasional yang terbukti kebenarannya.

Daftar Gaji UMK Provinsi Jawa Barat 2021

Selain Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat, terdapat juga upah minimum untuk setiap kota atau kabupaten yang disebut UMK (Upah Minimum Kabupaten). Berikut merupakan daftar upah minimum kabupaten atau kota (UMK) Jawa Barat tahun 2021:

Kabupaten/KotaUMK/UMR
Kota BanjarRp 1,831,884
Cianjur (Kabupaten)Rp 2,534,798
Cirebon (Kabupaten)Rp 2,269,556
Kota CirebonRp 2,271,201
Kota SukabumiRp 2,530,182
Kota TasikmalayaRp 2,264,093
Bekasi (Kabupaten)Rp 4,791,842
Kuningan (Kabupaten)Rp 1,882,642
Garut (Kabupaten)Rp 1,961,085
Majalengka (Kabupaten)Rp 2,009,000
Kota BandungRp 3,742,276
Bogor (Kabupaten)Rp 4,217,206
Tasikmalaya (Kabupaten)Rp 2,251,787
Ciamis (Kabupaten)Rp 1,880,654
Pangandaran (Kabupaten)Rp 1,860,591
Indramayu (Kabupaten)Rp 2,373,073
Bandung (Kabupaten)Rp3.241.929
Bandung Barat (Kabupaten)Rp3.248.283
Sumedang (Kabupaten)Rp3.241.929
Kota CimahiRp3.241.929
Kota DepokRp 4,339,514
Kota BogorRp 4,169,806
Sukabumi (Kabupaten)Rp3.125.444
Kota BekasiRp 4,782,935
Karawang (Kabupaten)Rp 4,798,312
Purwakarta (Kabupaten)Rp 4,173,568
Subang (Kabupaten)Rp3.064.218
Daftar Gaji UMK Provinsi Jawa Barat 2021

Baca Juga: Gaji UMP Bengkulu

List tersebut hanya upah batas bawah yang harus diberlakukan oleh perusahaan. Jadi nominal di atas bukanlah nominal nyata yang diterima oleh buruh. Nominal yang diperoleh oleh karyawan biasanya lebih dari nominal pada table tersebut tergantung jabatan, tanggung jawab yang dipikul oleh pekerja, masa kerja, tunjangan dan uang lembur yang diperoleh oleh karyawan tersebut.

Apa itu UMP ?

UMP ialah singkatan dari Upah Minimum Provinsi. Pengertian Upah Minimum Provinsi (UMP) menurut peraturan menteri tenaga kerja republik indonesia pasal 1 No. PER-01/MEN/1999 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia No. KEP-226/MEN/2000 tahun 2000 tentang upah minimum.

Upah Minimum Provinsi (UMP) ialah upah setiap bulan terendah yang terdiri upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. Sehingga setiap provinsi memiliki gaji yang tidak sama sesuai dengan yang sudah tetapkan oleh gubernur suatu provinsi yang ditentukan menurut kondisi tertentu yang sesuai dengan area provinsi itu.

Baca Juga: Gaji UMP Bangka Belitung

Penetapan UMP diupdate setiap tahun dengan proses yang cukup panjang. Dahulu UMP bisa disebut juga dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat 1. Hukum dalam penetapan UMP dilaksanakan sesuai peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. 7 tahun 2013. Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

UMR adalah upah minimum regional yang merupakan standar gaji minimum yang digunakan bos untuk memberi upah kepada pekerja. Sebelum UMR dihapus, UMR diatur dalam peraturan menteri tenaga kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 mei 1989 tentang upah minimum.

Sedangkan UMP adalah upah minimum provinsi yang menjadi patokan minimum yang dipakai pengusaha untuk memberi upah kepada pekerja atau buruh yang setiap provinsi mempunyai gaji yang berbeda-beda. Penetapan UMP dilakukan setiap tahunnya dengan aspek tertentu dan penetapan dilakukan oleh gubernur dari provinsi tersebut.

Baca Juga: Gaji UMP Sumatera Selatan

Dan UMK kepanjangan dari upah minimum kabupaten atau kota yang dijadikan standar minimum yang ditetapkan perusahaan untuk memberi memberi gaji kepada pekerja atau karyawan yang setiap kabupaten atau kota memiliki gaji yang berbeda. UMK ditetapkan oleh gubernur yang kabupaten atau kotanya masuk pada provinsi yang dijabatnya. besaran UMK biasanya lebih besar dari UMP.

Karena saat ini upah minimum regional telah di hapus, maka yang dapat dibandingkan perbedaannya saat ini ialah UMP dan UMK. UMP dan UMK sama–sama dibuat oleh gubernur namun hal yang membedakannya adalah penetapan UMK juga dipengaruhi dari bupati atau wali kota.

Baca Juga: Gaji UMP Jambi

Dari sisi durasi penetapanya, UMK disiarkan dan diperbaharui secara serentak oleh gubernur setelah penetapan UMP yaitu setiap tanggal 21 november. Sedangkan UMP diumumkan dan ditetapkan secara serentak oleh gubernur masing–masing sebelum penetapan UMK yaitu pada tanggal 1 november. Nominal dari UMK juga lebih besar dari nominal UMP.

Aspek Penentu UMP

Gaji UMP Jawa Barat ditentukan oleh gubernur serta dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi, karena keadaan setiap wilayah yang berbeda. Ada tahapan yang digunakan untuk aspek penentu dari UMP tersebut ialah sebagai berikut:

  1. Dewan pengupahan daerah yang merupakan lembaga independen yang terdiri dari pakar, pegawai dan pemilik usaha, membentuk tim survei untuk mencari tahu harga beberapa kebutuhan yang dibutukan oleh pegawai atau karyawan.
  2. Hasil dari observasi tersebut dikalkulasikan menjadi angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
  3. Berdasarkan KHL tersebut, Dewan pengupahan daerah tersebut mengusulkan Upah Minimum Provinsi kepada Gubernur yang kemudian disahkan oleh Gubernur.
  4. Penentuan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk hidup pegawai atau karyawan yang lajang, oleh karena itu biasanya ada tunjangan khusus bagi karyawan yang sudah berkeluarga.

Akhir Kata

Dari beberapa penjelasan di atas ada poin–poin penting terkait gaji UMP Jawa Barat. Poin yang pertama adalah UMP tersebut hanya sebagai jaring pengaman agar pemilik usaha tidak memberi gaji di bawah batas tersebut dan bukan hanya diguakan patokan utama nominal yang diterima oleh pegawai, ada aspek lain yang mempengaruhi perbedaan nominal yang diterima.

Poin yang kedua adalah UMP tersebut digantikan oleh UMK yang memiliki nominal lebih banyak jika dalam sebuah kabupaten atau kota tersebut sudah ditetapkan UMK oleh gubernur di provinsi tersebut.

Kata Kunci: UMP Jawa Barat 2021, Gaji UMP Jawa Barat 2021, Gaji UMP dan UMK Jawa Barat 2021, Daftar Gaji UMK dan UMP Jawa Barat 2021, dan Nominal Gaji UMP Jawa Barat 2021.

Tinggalkan komentar