Gaji UMP Sulawesi Selatan – Sesuai aturan pemerintah, provinsi Sulawesi Selatan memiliki standar gaji UMP yang diberikan untuk Kabupaten-kabupatennya. Gaji UMP provinsi Sulawesi Selatan kalau bisa diketahui oleh para pekerja yang berada di wilayah tersebut untuk menambah wawasan sehingga tidak mudah dibohongi oleh bos tempat dia bekerja.
UMP sendiri kebanyakan diterapkan pada perusahaan yang bergerak dibidang sektor industri. Pada sektor industri sendiri, Sulawesi Selatan ialah provinsi yang memiliki beberapa kawasan industri yaitu Kawasan Industri Palopo (KIPA), PT. KIMA, KAWASAN INDUSTRI BANTANG, KEMILAU BINTANG TIMUR MAKASSAR, RENCANA PUSAT-PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI & PERGUDANGAN PAREPARE DAN SEKITARNYA (KIPAS), Kawasan Industri Makasar, Kawasan Pabrik pengolahan semen Bosowa, Kawasan Industri Hasil Tembakau, dan Kawasan industri watampone.
Gaji UMP kadang kala ditetapkan oleh gubernur dan jajaran pemrov pada provinsi masing–masing. Gaji UMP dibuat menurut peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015. Pada tahun 2021 gaji UMP Sulawesi Selatan mendapati kenaikan sebesar 1,02 persen jika dibandingkan pada tahun 2020. Peningkatan upah itu kebanyakan diakibatkan beberapa faktor.
Daftar Gaji UMP Sulawesi Selatan Tahun 2021
Hampir setiap tahun Upah Minimum Provinsi diperbaharui untuk menyelaraskan keinginan perusahaan serta karyawannya. Maka dari itu dengan seimbangkan gaji UMP Sulawesi Selatan, diharapkan dapat memajukan rakyatnya.
| Tahun | UMP (Upah Minimum Provinsi) |
|---|---|
| 2021 | Rp 3.165.876 |
| 2020 | Rp 3.103.800 |
| 2019 | Rp 2.860.382 |
| 2018 | Rp 2.647.767 |
| 2017 | Rp 2.435.625 |
Baca Juga: Gaji UMP Sulawesi Tenggara
Kumpulan Table di atas admin dapat dari situs resmi pemerintahan yang beralamat disini.
Daftar Gaji UMK Provinsi Sulawesi Selatan 2021
Selain Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat juga upah minimum untuk setiap kota atau kabupaten yang biasa disebut UMK (Upah Minimum Kabupaten). Berikut adalah daftar upah minimum kabupaten atau kota (UMK) Sulawesi Selatan tahun 2021:
| Kabupaten/Kota | UMK/UMR |
|---|---|
| Kabupaten Bantaeng | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Barru | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Bone | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Bulukumba | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Enrekang | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Gowa | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Jeneponto | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Kepulauan Selayar | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Luwu | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Luwu Timur | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Luwu Utara | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Maros | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Pinrang | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Sinjai | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Soppeng | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Takalar | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Tana Toraja | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Toraja Utara | Rp 3.165.876 |
| Kabupaten Wajo | Rp 3.165.876 |
| Kota Makassar | Rp 3.255.403 |
| Kota Palopo | Rp 3.165.876 |
| Kota Parepare | Rp 3.165.876 |
Baca Juga: Gaji UMP Kalimantan Selatan
List di atas hanya gaji batas bawah yang harus diberikan oleh perusahaan. Pada akhirnya nominal di atas bukanlah nominal aslinya yang digaji kepada pegawai. Nominal yang diperoleh oleh karyawan umumnya bisa di atas dari nominal pada daftar tersebut tergantung gelar, tanggung jawab yang dipikul oleh pekerja, masa kerja, tunjangan dan uang lembur yang diberikan oleh karyawan tersebut.
Apa itu UMP ?
UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi. Pengertian Upah Minimum Provinsi (UMP) menurut peraturan menteri tenaga kerja republik indonesia pasal 1 No. PER-01/MEN/1999 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia No. KEP-226/MEN/2000 tahun 2000 tentang upah minimum.
UMP adalah gaji setiap bulan terendah yang terdiri gaji pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku kepada semua kabupaten atau kota di suatu provinsi. Sehingga setiap provinsi memiliki nominal yang tidak sama sesuai dengan yang sudah tetapkan oleh gubernur masing masing provinsi yang ditentukan berdasarkan kondisi tertentu yang sesuai dengan wilayah provinsi itu.
Baca Juga: Gaji UMP Sulawesi Tengah
Penetapan UMP dilakukan setiap tahun melalui proses yang sangat lama. Sebelumnya UMP bisa disebut juga dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat 1. Hukum dalam penetapan UMP dilakukan sesuai peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. 7 tahun 2013. Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.
Perbedaan UMR, UMP, dan UMK
UMR adalah upah minimum regional yang merupakan standar gaji minimum yang dijadikan patokan bos untuk memberi upah kepada pegawai. Sebelum UMR tidak dipakai, UMR diatur dengan peraturan menteri tenaga kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 mei 1989 tentang upah minimum.
Sedangkan UMP kepanjangan dari upah minimum provinsi yang menjadi patokan minimum yang dipakai bos untuk memberi upah kepada pegawai atau karyawan yang setiap provinsi memiliki nominal yang berbeda. Penetapan Upah Minimum Provinsi dilaksanakan setiap tahun dengan aspek tertentu dan penetapan dilakukan oleh gubernur dari masing–masing provinsi.
Baca Juga: Gaji UMP Kalimantan Tengah
Dan UMK adalah upah minimum kabupaten atau kota yang menjadi standar minimum yang ditetapkan pengusaha untuk memberi menggaji kepada pekerja atau karyawan yang setiap kabupaten atau kota mempunyai gaji yang tidak sama. UMK diperbaharui oleh gubernur yang kabupaten atau kotanya termasuk pada provinsi yang dinaunginya. Jumlah UMK diharuskan lebih besar dari UMP.
Pada saat ini UMR telah di hapus, maka yang dapat menjadi perbandingan perbedaannya sekarang ialah UMP dan UMK. UMP dan UMK sama–sama tentukan oleh gubernur namun hal yang berbeda adalah penetapan UMK juga dipengaruhi dari bupati atau wali kota.
Baca Juga: Gaji UMP Sulawesi Barat
Di sisi lama penetapanya, UMK diumumkan dan diperbaharui secara bersamaan oleh gubernur setelah penetapan UMP yaitu setiap tanggal 21 november. Sedangkan UMP dipublikasikan dan ditetapkan secara serentak oleh gubernur masing–masing sebelum perilisan UMK yaitu setiap tanggal 1 november. Nominal dari UMK juga lebih banyak dari nominal UMP.
Aspek Penentu UMP
Gaji UMP Sulawesi Selatan ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi, karena kondisi setiap wilayah yang berbeda-beda. Ada tahapan yang menjadi aspek penentu dari UMP tersebut adalah sebagai berikut:
- Dewan pengupahan daerah yang merupakan lembaga independen yang memiliki beberapa orang ahli, pegawai dan pemilik usaha, membentuk tim survei untuk mencari tahu harga beberapa kebutuhan yang dibutukan oleh pegawai atau karyawan.
- Hasil dari survei tersebut dikalkulasikan menjadi angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
- Menurut KHL tersebut, Dewan pengupahan daerah dapat mengusulkan Upah Minimum Provinsi kepada Gubernur yang kemudian disahkan oleh Gubernur.
- Penentuan tersebut berdasarkan kebutuhan untuk hidup pegawai atau karyawan yang lajang, oleh karena itu biasanya ada tunjangan khusus bagi karyawan yang sudah berkeluarga.
Akhir Kata
Dari beberapa penjelasan yang admin bagikan ada poin–poin penting terkait gaji UMP Sulawesi Selatan. Poin yang pertama adalah UMP tersebut hanya sebagai sarana pengaman agar perusahaan tidak memberi gaji di bawah rata-rata dan bukan sebagai patokan utama nominal yang diterima oleh buruh, ada aspek lain yang mempengaruhi perbedaan nominal yang diterima.
Poin yang kedua adalah UMP tersebut digantikan oleh UMK yang memiliki nominal lebih banyak jika dalam sebuah kabupaten atau kota tersebut sudah ditetapkan UMK oleh gubernur di provinsi tersebut.
Kata Kunci: UMP Sulawesi Selatan 2021, Gaji UMP Sulawesi Selatan 2021, Gaji UMP dan UMK Sulawesi Selatan 2021, Daftar Gaji UMK dan UMP Sulawesi Selatan 2021, dan Nominal Gaji UMP Sulawesi Selatan 2021.