Gaji UMP Sumatera Utara

Gaji UMP Sumatera Utara – Sebagai sebuah provinsi, Sumatera Utara memiliki standar gaji UMP yang diterapkan untuk Kabupaten-kabupatennya. Gaji UMP provinsi Sumatera Utara harusnya wajib diketahui oleh para calon pekerja yang berada di wilayah itu untuk mengetahui besaran gaji agar tidak dimanipulasi oleh pengusaha yang memperkerjakannya.

UMP sendiri sering diberlakukan pada sektor pekerja industri. Di sektor industri sendiri, Sumatera Utara ialah provinsi yang memiliki beberapa sektor industri yaitu kawasan Industri Kuala Tanjung, kawasan Industri Medan, Medanstar Industrial Estate, dan kawasan Industri Sei Mangkei.

gaji UMP biasanya dikeluarkan oleh gubernur beserta jajarannya pada provinsi masing–masing. Gaji UMP diterapkan berdasarkan peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015. Pada tahun 2021 gaji UMP Sumatera Utara tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Daftar Gaji UMP Sumatera Utara Tahun 2021

Hampir setiap tahun Upah Minimum Provinsi diseimbangkan untuk menstabilkan kebutuhan perusahaan serta buruhnya. Sehingga dengan seimbangkan gaji UMP Sumatera Utara, diharapkan dapat memakmurkan masyarakatnya.

TahunUMP (Upah Minimum Provinsi)
2021Rp. 2.499.422
2020Rp. 2.499.422
2019Rp. 2.303.403
2018Rp. 2.132.188
2017Rp. 1.961.354
Daftar Gaji UMP Sumatera Utara Tahun 2021

Baca Juga: Gaji UMP Sumatera Barat

Kumpulan table di atas admin ambil dari beberapa situs terpercaya yang sudah terbukti kebenarannya.

Daftar Gaji UMK Provinsi Sumatera Utara 2021

Selain UMP Sumatera Utara, ada juga gaji minimum untuk setiap kota atau kabupaten yang disebut UMK (Upah Minimum Kabupaten). Berikut merupakan list upah minimum kabupaten atau kota (UMK) Sumatera Utara tahun 2021:

Kabupaten/KotaUMK/UMR
Kota MedanRp. 3.222.556
Deli Serdang (Kabupaten)Rp. 3.188.592
Asahan (Kabupaten)Rp. 2.814.734
Kota BinjaiRp. 2.614.781
Dairi (Kabupaten)Rp. 2.504.195
Humbang Hasundutan (Kabupaten)Rp. 2.524.032
Karo (Kabupaten)Rp. 3.070.354
Labuhan Batu (Kabupaten)Rp. 2.895.289
Labuhanbatu Utara (Kabupaten)Rp. 2.869.292
Labuhanbatu Selatan (Kabupaten)Rp. 2.930.970
Langkat (Kabupaten)Rp. 2.710.988
Nias (Kabupaten)Rp. 2.560.336
Kota Padang SidempuanRp. 2.676.209
Kota Pematang SiantarRp. 2.501.519
Samosir (Kabupaten)Rp. 2.648.577
Batubara (Kabupaten)Rp. 3.191.570
Kota TanjungbalaiRp. 2.822.425
Tapanuli Selatan (Kabupaten)Rp. 2.903.042
Toba Samosir (Kabupaten)Rp. 2.668.614
Tapanuli Utara (Kabupaten)Rp. 2.542.836
Tapanuli Tengah (Kabupaten)Rp. 2.830.884
Gunung Sitoli (Kabupaten)Rp. 2.668.614
Padang Lawas (Kabupaten)Rp. 2.735.827
Padang Lawas Utara (Kabupaten)Rp. 2.767.784
Tebing Tinggi (Kabupaten)Rp. 2.767.874
Serdang Bedagai (Kabupaten)Rp. 2.869.291
Mandailing Natal (Kabupaten)Rp. 2.691.808
Kota SibolgaRp. 3.003.922
Daftar Gaji UMK Provinsi Sumatera Utara 2021

Baca Juga: Gaji UMP Sumatera Utara

List tersebut hanya gaji batas bawah yang harus diberikan oleh perusahaan. Jadi nominal di atas bukan nominal nyata yang diterima oleh pegawai. Gaji yang diperoleh oleh karyawan biasanya lebih dari nominal pada tabel tersebut tergantung posisi, tanggung jawab yang dibebankan oleh karyawan, lama bekerja, tunjangan dan uang lembur yang diberikan oleh karyawan tersebut.

Apa itu UMP ?

UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi. Pengertian Upah Minimum Provinsi menurut peraturan menteri tenaga kerja republik indonesia pasal 1 No. PER-01/MEN/1999 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia No. KEP-226/MEN/2000 tahun 2000 tentang upah minimum.

UMP adalah sebuah upah bulanan terendah yang merupakan upah pokok dan tunjangan tetap yang direalisasikan untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. Dimana setiap provinsi memiliki nominal yang berbeda sesuai dengan yang sudah tetapkan oleh gubernur masing masing provinsi yang ditentukan berdasarkan kondisi tertentu yang sesuai dengan daerah provinsi tersebut.

Pembuatan gaji UMP diupdate setiap tahun melalui proses yang lumayan panjang. Dahulu UMP disebut sebagai istilah Upah Minimum Regional Tingkat 1. Dasar hukum penetapan gaji UMP dilaksanakan sesuai peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. 7 tahun 2013. Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan dewan pengupahan provinsi.

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional yang merupakan standar upah minimum yang dijadikan patokan pengusaha untuk menggaji kepada pegawai. Sebelum UMR tidak dipakai, UMR dibuat dengan peraturan menteri tenaga kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 mei 1989 tentang upah minimum.

Sedangkan UMP kepanjangan dari upah minimum provinsi yang menjadi standar minimum yang digunakan bos untuk memberi upah kepada pekerja atau karyawan yang setiap provinsi mempunyai nominal yang berbeda. Penetapan Gaji UMP dibuat setiap tahun dengan aspek tertentu dan penetapan dilakukan oleh gubernur dari provinsi tersebut.

Dan UMK adalah upah minimum kabupaten atau kota yang menjadi standar minimum yang dipakai perusahaan untuk memberi menggaji kepada pekerja atau buruh yang setiap kabupaten atau kota memiliki nominal yang berbeda. UMK dibuat oleh gubernur beserta jajarannya yang kabupaten atau kotanya masuk ke dalam provinsi yang dijabatnya. Jumlah UMK diharuskan lebih besar dari upah minimum provinsi.

Pada saat ini upah minimum regional telah di tiadakan, oleh karena itu yang dapat dibandingkan perbedaannya saat ini ialah UMP dan UMK. UMP dan UMK sama–sama dibuat oleh gubernur namun hal yang membedakannya ialah penetapan UMK juga dipengaruhi dari bupati atau wali kota.

Dari sisi lama penetapanya, UMK diumumkan dan diperbaharui secara serentak oleh gubernur setelah perilisan UMP yaitu setiap tanggal 21 november. Sedangkan UMP diumumkan dan ditetapkan secara serentak oleh gubernur masing–masing sebelum perilisan UMK yaitu pada tanggal 1 november. Nominal dari UMK juga lebih besar dari nominal UMP.

Aspek Penentu UMP

Gaji UMP Sumatera Utara ditentukan oleh gubernur dengan mempertimbangkan saran dewan pengupahan provinsi, karena keadaan setiap daerah yang berbeda-beda. Ada tahapan yang bisa di jadikan aspek penentu dari UMP tersebut ialah sebagai berikut:

  1. Dewan pengupahan daerah yang merupakan lembaga mandiri yang terdiri dari orang ahli, buruh dan pengusaha, membuat tim observasi untuk mencari tahu harga beberapa kebutuhan yang dibutukan oleh pegawai atau karyawan.
  2. Hasil dari observasi tersebut dibuat menjadi angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
  3. Menurut KHL tersebut, Dewan pengupahan daerah tersebut mengusulkan Upah Minimum Provinsi ke Gubernur yang kemudian disahkan oleh Gubernur.
  4. Penentuan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk hidup pegawai atau karyawan yang masih sendiri, oleh karena itu biasanya ada tunjangan khusus bagi karyawan yang sudah berkeluarga.

Akhir Kata

Dari beberapa penjelasan di atas ada poin–poin penting terkait gaji UMP Sumatera Utara. Poin yang pertama adalah UMP tersebut hanya sebagai sarana pengaman agar pemilik usaha tidak memberi gaji semena-mena dan bukan hanya diguakan patokan utama nominal yang diterima oleh pekerja, ada aspek lain yang mempengaruhi perbedaan nominal yang diterima.

Poin yang kedua adalah UMP tersebut digantikan oleh UMK yang nominalnya lebih besar jika dalam sebuah kabupaten atau kota tersebut sudah ditentukan UMK oleh gubernur di provinsi tersebut.

Kata Kunci: UMP Sumatera Utara 2021, Gaji UMP Sumatera Utara 2021, Gaji UMP dan UMK Sumatera Utara 2021, Daftar Gaji UMK dan UMP Sumatera Utara 2021, dan Nominal Gaji UMP Sumatera Utara 2021.

Tinggalkan komentar