Gaji UMR Aceh Barat

Gaji UMR Aceh Barat – Gaji merupakan suatu pembayaran secara periodik melalui seorang bos untuk para pekerjanya yang dinyatakan di dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri pengupahan gaji biasanya dilakukan dalam periode per bulan.

Mengetahui Info berkenaan dengan gaji UMR terbaru itu benar-benar penting agar kamu tidak tertipu oleh perusahaan yang memberikan gaji yang tidak sesuai, sebab penetapan Gaji UMR Aceh Barat atau Gaji UMK Aceh Barat selalu berubah setiap tahunnya. Banyak atau tidaknya gaji perusahaan di suatu daerah juga bisa diamati dari UMR daerah tersebut.

Gaji UMR Aceh Barat Tahun 2016-2021

TAHUNGAJI
UMK Aceh Barat 2021Rp 3.165.031
UMK Aceh Barat 2020Rp 3.165.031
UMK Aceh Barat 2019Rp 2.916.810
UMK Aceh Barat 2018Rp 2.700.000
UMK Aceh Barat 2017Rp 2.500.000
UMK Aceh Barat 2016Rp 2.118.500
Gaji UMR Aceh Barat 2016-2021

Dapat kita amati diatas penetapan Gaji UMR Aceh Barat 2021 / Gaji UMK Aceh Barat 2021 mengalami kenaikan yang cukup besar. Ditahun 2019 pemerintah menetapkan gaji UMR masyarakat Aceh Barat sebesar Rp 2.916.810, dan ditahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan sebesar 8.5% atau sekitar Rp 248.221 sehingga menjadi Rp 3.165.031. Penetapan ini dilaksanakan oleh pemerintah sesudah memantau dari beberapa aspek, faktor-faktor apa sajakah itu ? Yuk simak penjelasan dibawah ini.

Daftar Gaji UMR/UMK Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Aceh

Penjelasan Mengenai Gaji UMR, UMK, dan UMP

Pengaturan upah minimum memiliki pembicaraan yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana tidak, pemerintah terus menyelenggarakan prosedur terkait upah minimum setiap tahunnya. Lagi pula setiap tahun pun pembahasan pemerintah pusat tentang UMR, UMK, UMP, kerap mengundang aksi unjuk rasa masyarakat.

Memang, pembicaraan mengenai UMR, UMK, maupun UMP ibarat pedang bermata dua. Salah-salah pada pengaturan upah minimum, salah satu kubu jelasnya akan merasa dirugikan. Kalau pemutusan nominalnya ketinggian, pegawainya akan gembira, akan tetapi di satu kubu pemilik perusahaan akan bingung. Sebaliknya, Seandainya nominalnya merosot dari tahun kemarin, pastilah akan membuat gugatan dari banyak karyawan.

Pengaturan upah minimum pun ujung-ujungnya akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah setempat. Hal itu beranggapan bahwa penentuan nilai UMR, UMP, dan UMK patutlah ditetapkan berdasarkan standard hidup di masing-masing wilayah. Pastinya, tidak akan setara nilai standard hidup di setiap wilayah. 

Apa itu UMR, UMK, UMP ?

Di sebagian paragraf diatas kerap dijelaskan mengenai UMR, UMK dan UMP. Lalu sebenarnya apa itu UMR, UMK, UMP dan apa sangkutpautnya dengan pengaturan upah minimum? Ayo kita bahas.

UMR atau Upah Minumum Regional adalah keputusan yang digunakan pemerintah mengenai pengaturan upah minumum para pekerja. UMR ini diresmikan oleh Gubernur, tapi sebutan UMR ini sesungguhnya sudah tidak dipakai lagi semenjak adanya keputusan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2000 yang lalu.

Hal itulah, kemudian istilah UMR diubah dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kota). Berarti apa yang membedakan UMP dan juga UMK ?

Pembeda dari UMP dan UMK adalah di tingkat pengaturan upah minimumnya ditetapkan oleh siapa. Kalau UMP, penetapan tentang nominal upah minimumnya disahkan oleh tingkat Gubernur. Terus, untuk UMK sendiri penetapan untuk tingkat walikota, yang kemudian akan melalui pengesahan melalui Gubernur. Bilamana tingkat kota tidak mampu memberi keputusan UMK nya, maka di tahun ini akan menggunakan UMP dari tingkat provinsi. 

Nominal Pengaturan Upah Minimum Suka Berbeda di Tiap Daerah

Setiap tahunnya, pemerintah akan melangsungkan evaluasi untuk memutuskan perubahan nominal saat upah minimum. Pengaturan upah minimumpun kerap mengikuti standard hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Oleh sebab itu standard hidup manusia di bermacam kota berbeda-beda, maka nominal terkait UMP & UMK pun tidak akan pernah sejajar. Gaji UMR DKI Jakarta pastinya akan berbeda dengan UMR Aceh Barat atau UMK Aceh Barat. Biasanya pun UMP DKI Jakarta merupakan standard dasar pada kategori tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pengaturan upah minimum tersebut diperhatikan sebab biaya hidup di DKI Jakarta rada tinggi daripada daerah lainnya. Tapi, ada juga di daerah nilai upah minimumnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Hal dapat terjadi Kalau di wilayah itu ialah kawasan perindustrian, dimana penghasilan daerahnya dapat lebih tinggi daripada wilayah lainnya.

Bisa dianalogikan dengan kalimat, “Semakin tinggi penghasilan suatu daerah, karena itu semakin tinggi pula perubahannya”. Sehingga, akan memicu meingkatnya harga-harga kebutuhan hidup di wilayah itu. 

Ditimbulkan melalui situasi jugalah yang menjadi pemicu pengaturan upah minimum dapat berbeda-beda di tiap kota maupun provinsi. 

Aspek-Aspek Penentu Pada Pengaturan Upah Minimum

Selain karena peningkatan di suatu daerah, ada aspek-aspek yang membuat penentu nominal dalam pengaturan upah minimum yang disebut dengan indicator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Beberapa poin yang terbilang dalam indicator KHL diantaranya yaitu :

1. Harga kebutuhan pokok, yang dimana untuk pemutusan harga bahan pokok ini adalah harga terbaru melalui grup survey lapangan pemerintah setempat. Beberapa kebutuhan pokok yang masuk yaitu : buah-buahan, minyak goreng, harga teh dan kopi, harga gula, serta harga susu bubuk, beras, sumber bahan karbohidrat, sayur mayur, sumber protein, kacang-kacangan.

2. Kebutuhan hidup diluar bahan pokok, yaitu penentuan harga diamati dari kebutuhan penddukung agar manusia bisa bertahan hidup, yaitu : air, listrik biaya transportasi, biaya rekreasi, harga sewa tempat untuk tinggal, dan juga harga untuk mencukur rambuk.

3. Kebutuhan sandang, dimana dalam hal ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan bahan pakaian antara lain : handuk, sandal, sepatu, pakaian, pakaian dalam, juga perlengkapan untuk beribadah.

4. Harga kebutuhan masak, contohnya saja yaitu panci, ceret alumunium, peralatan makan, kompor, dan lain sebagainya.

5. Tabungan, untuk besaran simpanan yang ditentukan guna penetapan nominal yang produktif untuk UMP ataupun UMK, yaitu diambil dari jumlah 2% dari total harga nilai-nilai di atas.

Hal-hal yang Dilakukan Dalam Memutuskan Nilai Nominal Upah Minimum

Tentang pengaturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, tentunya ada sebagian {langkah yang dilakukan sama pemerintah. Bukan cuma hanya menentukan berapa nominalnya. Tindakan yang diambil pemerintah biasanya terjun survey langsung ke pasar, dengan strategi seperti ini :

1. Menyusun tim khusus, Pemerintah setempat akan menyusun tim guna memutuskan nilai-nilai kebutuhan hidup masyarakatnya. Jumlah pada satu timnya bermacam-macam dan mencocokan dengan kebutuhan. Akan tetapi, tim nya tersebut hanya dapat maksimal serjumlah 4  orang yang didalamnya ada perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh / serikat pekerja. Dimana komposisi tim dari pemerintah mesti lebih banyak dari jumlah anggota tim yang lain.

2. Penentuan gaya survey apa yang digunakan, Survey yang dilakukan tim biasanya ada dua jenis, yaitu : kuesioner, dan juga survey harga langsung.

3. Olah data hasil survey, Sesudah survey dilakukan dan sudah mendapatkan hasilnya, berikutnya lagi yaitu pengolahan data terkait pengaturan upah minimum. Hasil survey tersebut diambil dari daftar harga barang-barang yang telah dilaksanakan survey langggsung.

4. Memberikan pelaporan, Untuk pelaporan akan diberi Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten kepada Dewan Pengupahan Provinsi setiap bulannya. Berikutnya laporan tersebut akan diteruskan lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Dewan Pengupahan Nasional secara berkala.

5. Penentuan dari keputusan gubernur, Setelah laporan sudah selesai berada di Dewan Pengupahan Nasional, selanjutnya tahap pengaturan upah minimum pun akan ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya nominal baik UMP maupun UMK yang telah diputuskan Gubernur akan menjadi nilai upah minimum di tahun yang sedang berlangsung.

Aktifitas Tahunan Pekerja Pada Penentuan UMR Aceh Barat

Penetapan yang dilaksanakan pemerintah berfungsi meninjau ulang upah minimum di tingkat kota ataupun provinsi, sudah jelas akan disambut dengan kegiatan rutin yang dilakukan kelompok buruh atau serikat pekerja. 

Pekerja ataupun buruh yang tergabung pada sebuah serikat melaksanakan aksi tahunan saat pemutusan upah minimum. Pastinya hal yang tak pernah absen adalah menuntut kenaikan nominal pada pengaturan upah minimum. Bagi mereka, upah minimum yang ditetapkan pemerintah belumlah cukup.

Parahnya lagi, mereka melaksanakan kegiatan tersebut dengan melupakan kewajiban bekerja mereka. Sedangkan, Jika mereka berhenti bekerja, pihak perusahaan tidak mendapatkan hasil produksi, sehingga akan mengakibatkan kerugian di perusahaan. 

Telah dijelaskan di awal, apabila upah minimum terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengusaha banyak yang tidak mampu untuk memberi gaji pegawai. Efek panjangnya adalah pemutusan pengoperasian produksi barangnya di Indonesia karena keuntungannya lenyap untuk membayar gaji, akhirnya perusahaan itu akan mencari negara lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

Pengaturan upah minimum laksana pedang bermata dua. Alih-alih salah dalam penetapan upah minimum, sebelah pihak pasti akan merasa dirugikan. Efeknya dapat mengacaukan stabilitas keamanan negara, dan juga Kalau upah minimum terlalu tinggi, banyak investor yang hengkang dari Indonesia.

Akhir Kata

Sekian penjelasan lengkap tentang Gaji UMR Aceh Barat atau Gaji UMK Aceh Barat dari Infogaji.com. Mulai dari pengertian gaji UMR, UMK, dan UMP, juga beberapa aspek penetapan pengaturan Upah Minimum dan langkah-langkah saat menentukan nilai Upah Minimum disuatu wilayah. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan dan berguna bagi visitor setia Infogaji, sampai ketemu lagi di artikel berikutnya.


Kata Kunci : Gaji UMR Aceh Barat 2021, Gaji UMK Aceh Barat 2021, UMR Aceh Barat, UMK Aceh Barat, UMR Aceh Barat 2021, UMK Aceh Barat 2021

6 pemikiran pada “Gaji UMR Aceh Barat”

Tinggalkan komentar