Gaji UMR Aceh Selatan

Gaji UMR Aceh Selatan – Gaji ialah suatu pembayaran secara periodik dari seorang pengusaha pada para pekerjanya yang tertulis jelas di dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri pemberian gaji kebanyakan diberikan dalam periode sebulan sekali.

Mencari informasi tentang gaji UMR terbaru itu sungguh berguna supaya kamu tidak terperdaya oleh perusahaan yang memberikan gaji yang tidak pantas, karena penentuan Gaji UMR Aceh Selatan atau Gaji UMK Aceh Selatan terus berganti setiap tahunnya. Banyak atau tidaknya gaji perusahaan di suatu daerah sebenarnya bisa dilihat dari UMR daerah tersebut.

Gaji UMR Aceh Selatan Tahun 2016-2021

TAHUNGAJI
UMK Aceh Selatan 2021Rp 3.165.031
UMK Aceh Selatan 2020Rp 3.165.031
UMK Aceh Selatan 2019Rp 2.916.810
UMK Aceh Selatan 2018Rp 2.700.000
UMK Aceh Selatan 2017Rp 2.500.000
UMK Aceh Selatan 2016Rp 2.118.500
Gaji UMR Aceh Selatan 2016-2021

Bisa kita amati diatas penetapan Gaji UMR Aceh Selatan 2021 / Gaji UMK Aceh Selatan 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar. Saat tahun 2019 pemerintah menentukan gaji UMR masyarakat Aceh Selatan sebesar Rp 2.916.810, dan ditahun 2020 – 2021 Upah Minimum Regional mengalami kenaikan sebesar 8.5% atau sekitar Rp 248.221 sehingga menjadi Rp 3.165.031. Penetapan ini dilaksanakan oleh pemerintah sesudah melihat dari beberapa faktor, aspek-aspek apa sajakah itu ? Ayo simak penjelasan dibawah ini.

Daftar Gaji UMR/UMK Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Aceh

Penjelasan Mengenai Gaji UMR, UMK, dan UMP

Pengaturan upah minimum merupakan pembahasan yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana tidak, pemerintahan selalu menyelenggarakan kebijakan terkait upah minimum setiap tahunnya. Malahan setiap tahun pun pembahasan pemerintah pusat tentang UMR, UMK, UMP, sering menimbulkan aksi unjuk rasa masyarakat.

Memang, pembahasan tentang UMR, UMK, maupun UMP dapat di umpamakan seperti pedang bermata dua. Salah-salah dalam pengaturan upah minimum, salah satu sisi pastinya akan merasa dirugikan. Kalau pemutusan nominalnya ketinggian, pekerjanya akan bahagia, tetapi di satu faksi bos perusahaan akan resah. Sedangkan, Seandainya nominalnya merosot dari tahun sebelumnya, tentu akan mendapatkan gugatan dari banyak sektor pekerja.

Pengaturan upah minimum pun puncaknya akan diberikan kembali kepada pemerintah daerah setempat. Hal itu menebak bahwa penentuan nilai UMR, UMP, dan UMK mestilah ditetapkan menurut standard hidup di masing-masing wilayah. Tentunya, tidak akan setara nilai standard hidup di setiap kawasan. 

Apa itu UMR, UMK, UMP ?

Di sebagian paragraf diatas sering dijelaskan mengenai UMR, UMK dan UMP. Lalu sebetulnya apa itu UMR, UMK, UMP dan apa kaitannya dengan pengaturan upah minimum? Mari kita bahas.

UMR atau Upah Minumum Regional ialah keputusan yang digunakan pemerintah mengenai pengaturan upah minumum para pekerja. UMR ini ditetapkan oleh Gubernur, tapi istilah UMR ini sebenarnya sudah tidak digunakan lagi semenjak adanya ketentuan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2000 silam.

Hal itulah, setelah itu istilah UMR diganti dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kota). Lantas apa yang membedakan UMP dan juga UMK ?

Pembeda dari UMP dan UMK ialah di tingkat pengaturan upah minimumnya disahkan oleh siapa. Kalau UMP, pemutusan berkenaan nominal upah minimumnya ditetapkan oleh tingkat Gubernur. Terus, untuk UMK sendiri penentuan oleh tingkat walikota, yang nantinya akan melalui persetujuan melalui Gubernur. Pada saat tingkat kota tidak bisa memberi ketetapan UMK nya, maka di tahun berjalan akan menggunakan UMP dari tingkat provinsi. 

Nominal Pengaturan Upah Minimum Kerap Berbeda di Tiap Daerah

Setiap tahunnya, pemerintah akan melaksanakan penilaian untuk memutuskan perubahan nominal saat upah minimum. Pengaturan upah minimumpun terus mengikuti standard hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Maka dari itu standard hidup manusia di berbagai kota berbeda-beda, karena itu nominal terkait UMP dan UMK pun tidak akan pernah serupa. Gaji UMR DKI Jakarta jelas tidak sama dengan UMR Aceh Selatan atau UMK Aceh Selatan. Biasanya pun UMP DKI Jakarta merupakan standard upah dalam kategori tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pengaturan upah minimum tersebut diperhatikan sebab biaya hidup di DKI Jakarta cenderung tinggi daripada kawasan lainnya. Tapi, ada pula di wilayah nilai upah minimumnya lebih tinggi dibanding DKI Jakarta. Hal tersebut bisa terjadi Jika di daerah itu merupakan kawasan perindustrian, dimana pendapatan daerahnya dapat lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

Dapat dianalogikan menggunakan kalimat, “Semakin tinggi penghasilan suatu daerah, karena itu semakin tinggi pula perubahannya”. Sehingga, akan mengakibatkan naiknya harga-harga kebutuhan hidup di daerah itu. 

Disebabkan oleh faktor itu jugalah yang menjadi pemicu pengaturan upah minimum dapat berbeda-beda di tiap kota maupun provinsi. 

Aspek-Aspek Penentu Saat Pengaturan Upah Minimum

Selain karena peningkatan di suatu kawasan, ada aspek-aspek yang membuat pemutusan nominal pada pengaturan upah minimum yang disebut dengan indicator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Beberapa poin yang tercantum dalam indicator KHL diantaranya yaitu :

1. Harga bahan pokok, yang dimana untuk pemutusan harga kebutuhan pokok ini merupakan harga terbaru melalui regu survey lapangan pemerintah setempat. Beberapa kebutuhan bahan pokok yang masuk antara lain : sayur mayur, sumber protein, kacang-kacangan, beras, sumber bahan karbohidrat, buah-buahan, minyak goreng, harga teh dan kopi, harga gula, serta harga susu bubuk.

2. Kepentingan hidup diluar bahan pokok, yaitu penentuan harga diamati dari kebutuhan penunjang agar masyarakat dapat bertahan hidup, yaitu : air, listrik biaya transportasi, biaya rekreasi, harga sewa tempat untuk tinggal, dan juga harga untuk mencukur rambuk.

3. Kebutuhan sandang, dimana dalam hal ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan bahan pakaian adalah : pakaian dalam, juga perlengkapan untuk beribadah,handuk, sandal, sepatu, pakaian.

4. Harga kebutuhan masak, misalnya saja seperti panci, ceret alumunium, peralatan makan, kompor, dan lain sebagainya.

5. Tabungan, untuk besaran tabungan yang diputuskan guna penentuan nominal yang efisian untuk UMP ataupun UMK, yaitu diambil dari jumlah 2% dari total harga poin-poin di atas.

Langkah-Langkah Dalam Memutuskan Nilai Nominal Upah Minimum

Tentang pengaturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, tentunya ada sebagian {tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan sekedar hanya memutuskan berapa nominalnya. Langkah yang diambil pemerintah biasanya terjun survey langsung ke pasar, dengan langkah-langkahnya berikut ini :

1. Menyusun tim khusus, Pemerintah setempat akan membentuk tim guna menentukan nilai-nilai kebutuhan hidup manusia. Jumlah dalam satu timnya bermacam-macam dan menyamakan dengan kebutuhan. Tapi, tim nya tersebut hanya bisa maksimal serjumlah 4  orang yang didalamnya terdapat perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh / serikat pekerja. Dimana susunan tim dari pemerintah mesti lebih banyak dari jumlah anggota tim yang lain.

2. Penetapan gaya survey apa yang digunakan, Survey yang dikerjakan tim biasanya ada dua macam, yaitu : kuesioner, dan juga survey harga langsung.

3. Olah data hasil survey, Sesudah survey dilaksanakan dan sudah menemukan hasilnya, sesudahnya yaitu pengolahan data terpaut pengaturan upah minimum. Hasil survey tersebut diambil dari daftar harga barang-barang yang telah dilakukan survey langggsung.

4. Memberikan pelaporan, Untuk pelaporan akan dikasih Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten kepada Dewan Pengupahan Provinsi setiap bulannya. Berikutnya laporan tersebut akan diberikan lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Dewan Pengupahan Nasional secara berkala.

5. Penetapan dari keputusan gubernur, Setelah laporan sudah selesai berada di Dewan Pengupahan Nasional, sesudahnya tahap pengaturan upah minimum pun akan ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya nominal baik UMP maupun UMK yang telah disahkan Gubernur akan menjadi nilai upah minimum di tahun berjalan.

Aktifitas Tahunan Pekerja Pada Pemutusan UMR Aceh Selatan

Pemutusan yang dilaksanakan pemerintah berfungsi meninjau ulang upah minimum di tingkat kota ataupun provinsi, pastilah akan disambut dengan aktivitas rutin yang dilakukan serikat buruh atau serikat pekerja. 

Pekerja ataupun buruh yang tergabung pada sebuah serikat melaksanakan aksi tahunan pada penetapan upah minimum. Tentunya hal yang tidak pernah absen adalah menuntut peningkatan nominal pada pengaturan upah minimum. Untuk mereka, upah minimum yang diputuskan pemerintah belumlah cukup.

Parahnya lagi, mereka melakukan kegiatan tersebut dengan meninggalkan kewajiban bekerja mereka. Padahal, Jika mereka berhenti bekerja, pihak perusahaan tidak mendapatkan hasil produksi, lalu akan mengakibatkan kerugian di perusahaan. 

Sudah dijelaskan di awal, bila upah minimum terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengusaha banyak yang tidak mampu untuk memberi gaji karyawan. Efek panjangnya adalah pemutusan pengoperasian produksi barangnya di Indonesia karena keuntungannya lenyap untuk membayar gaji, akhirnya perusahaan tersebut akan mencari negara lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

Pengaturan upah minimum laksana pedang bermata dua. Alih-alih salah saat pemutusan upah minimum, salah satu pihak pasti akan merasa dirugikan. Efeknya dapat mengganggu stabilitas keamanan negara, dan juga Jika upah minimum terlalu tinggi, banyak investor yang mundur dari Indonesia.

Akhir Kata

Demikian penjelasan lengkap mengenai Gaji UMR Aceh Selatan atau Gaji UMK Aceh Selatan dari Infogaji.com. Mulai dari pengertian gaji UMR, UMK, dan UMP, serta beberapa aspek penetapan pengaturan Upah Minimum dan langkah-langkah dalam memutuskan nilai Upah Minimum disuatu daerah. Saya harap artikel ini bisa memberikan wawasan dan berguna bagi pengunjung setia Infogaji, sampai jumpa di artikel selanjutnya.


Kata Kunci : Gaji UMR Aceh Selatan 2021, Gaji UMK Aceh Selatan 2021, UMR Aceh Selatan, UMK Aceh Selatan, UMR Aceh Selatan 2021, UMK Aceh Selatan 2021

Satu pemikiran pada “Gaji UMR Aceh Selatan”

Tinggalkan komentar