Gaji UMR Bireuen

Gaji UMR Bireuen – Gaji adalah suatu pembayaran secara berkala melalui seorang usahawan untuk para pegawainya yang disepakati di dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri pemberian gaji rata-rata dilakukan dalam periode sebulan sekali.

Mengetahui Info berkenaan dengan gaji UMR terupdate itu benar-benar berguna supaya kamu tidak tertipu oleh perusahaan yang memberikan gaji yang tidak sesuai, karena penetapan Gaji UMR Bireuen atau Gaji UMK Bireuen selalu berubah setiap tahunnya. Besar atau tidaknya gaji perusahaan di suatu daerah sebenarnya bisa dilihat dari Upah Minimum Regional daerah tersebut.

Gaji UMR Bireuen Tahun 2016-2021

TAHUNGAJI
UMK Bireuen 2021Rp 3.165.031
UMK Bireuen 2020Rp 3.165.031
UMK Bireuen 2019Rp 2.916.810
UMK Bireuen 2018Rp 2.700.000
UMK Bireuen 2017Rp 2.500.000
UMK Bireuen 2016Rp 2.118.500
Gaji UMR Bireuen 2016-2021

Dapat kita lihat diatas penentuan Gaji UMR Bireuen 2021 / Gaji UMK Bireuen 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2019 pemerintah menentukan gaji UMR masyarakat Bireuen sebesar Rp 2.916.810, lalu ditahun 2020 sampai 2021 gaji UMR mengalami peningkatan sebesar 8.5% lebih tepatnya Rp 248.221 sehingga menjadi Rp 3.165.031. Penetapan ini dilaksanakan pemerintah setelah memantau dari beberapa faktor, aspek-aspek apa sajakah itu ? Mari simak penjelasan dibawah ini.

Daftar Gaji UMR/UMK Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Aceh

Penjelasan Mengenai Gaji UMR, UMK, dan UMP

Pengaturan upah minimum memiliki perbincangan yang tidak akan pernah habis. Bagaimana tidak, pemerintahan selalu menyelenggarakan kebijakan terkait upah minimum disetiap tahunny. Malahan setiap tahun pun pembahasan pemerintah pusat tentang UMR, UMK, UMP, selalu membuat aksi unjuk rasa para warga sekitar.

Memang, pembahasan mengenai UMR, UMK, maupun UMP ibarat pedang bermata dua. Salah-salah pada pengaturan upah minimum, salah satu pihak pastinya akan merasa dirugikan. Jika pemutusan nominalnya ketinggian, pekerjanya akan gembira, tetapi di satu pihak owner perusahaan akan kebingungan. Sebaliknya, Jika nominalnya turun dari tahun kemarin, tentu akan mengundang kecaman dari banyak pekerja.

Pengaturan upah minimum pun akhirnya akan diserahkan kembali kepada pemerintah wilayah setempat. Hal itu beranggapan bahwa pemutusan nilai UMR, UMP, dan UMK patutlah ditetapkan berdasarkan standard hidup di masing-masing wilayah. Pastinya, tidak akan setara nilai standard hidup di tiap-tiap kawasan. 

Apa itu UMR, UMK, UMP ?

Di sebagian paragraf diatas terus disebutkan mengenai UMR, UMK dan UMP. Lantas sebenarnya apa itu UMR, UMK, UMP dan apa hubungannya dengan pengaturan upah minimum? Ayo kita periksa.

UMR atau Upah Minumum Regional merupakan ketentuan yang dipakai pemerintah mengenai pengaturan upah minumum para pegawai. UMR ini ditetapkan oleh Gubernur, tapi sebutan UMR ini sesungguhnya sudah tidak dipakai lagi sejak adanya ketetapkan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2000 silam.

Hal itulah, kemudian istilah UMR diganti dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kota). Berarti apa yang membedakan UMP dan juga UMK ?

Pembeda dari UMP dan UMK yaitu di tingkat pengaturan upah minimumnya disahkan oleh siapa. Jika UMP, penetapan berkenaan nominal upah minimumnya ditetapkan oleh tingkat Gubernur. Kemudian, untuk UMK sendiri penetapan untuk tingkat walikota, yang nantinya akan melalui persetujuan melalui Gubernur. Pada saat tingkat kota tidak bisa memberi keputusan UMK nya, maka di tahun sekarang akan menggunakan UMP dari tingkat provinsi. 

Nominal Pengaturan Upah Minimum Selalu Berbeda di Tiap Daerah

Setiap tahunnya, pemerintah akan menjalankan pertimbangan untuk memutuskan perubahan nominal pada UMR. Pengaturan upah minimumpun suka mengikuti standard hidup manusia saat memenuhi kebutuhannya.

Dikarenakan standard hidup manusia di berbagai kota berbeda-beda, karena itu nominal terkait UMP dan UMK pun tidak akan pernah persis. Gaji UMR DKI Jakarta jelas akan berbeda dengan UMR Bireuen atau UMK Bireuen. Umumnya pun UMP DKI Jakarta ialah standard upah dalam kategori tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Pengaturan upah minimum tersebut diperhatikan sebab biaya hidup di DKI Jakarta rada tinggi dibanding wilayah lainnya. Tapi, ada pula di daerah nilai upah minimumnya lebih tinggi dibanding DKI Jakarta. Hal itu dapat terjadi Jika di wilayah adalah kawasan perindustrian, dimana penghasilan daerahnya dapat lebih tinggi daripada wilayah lainnya.

Bisa dianalogikan menggunakan kalimat, “Semakin tinggi pendapatan suatu wilayah, karena itu semakin tinggi pula perkembangannya”. Sehingga, akan menimbulkan naiknya harga-harga kebutuhan hidup di daerah . 

Disebabkan melalui situasi tersebut jugalah yang menjadi pemicu pengaturan upah minimum dapat berbeda-beda di tiap kota maupun provinsi. 

Aspek-Aspek Penentu Dalam Pengaturan Upah Minimum

Selain karena berkembangnya suatu daerah, ada sudut pandang yang membuat pemutusan nominal pada pengaturan upah minimum yang disebut dengan indicator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Beberapa poin yang tercantum dalam indicator KHL diantaranya adalah :

1. Harga kebutuhan pokok, yang dimana untuk penentuan harga kebutuhan pokok ini merupakan harga terupdate melalui regu survey lapangan pemerintah setempat. Sebagian kebutuhan pokok yang masuk antara lain : sayur mayur, sumber protein, kacang-kacangan, beras, sumber bahan karbohidrat, buah-buahan, minyak goreng, harga teh dan kopi, harga gula, serta harga susu bubuk.

2. Kepentingan hidup diluar bahan pokok, yaitu pemutusan harga diamati dari kebutuhan penunjang agar masyarakat dapat bertahan hidup, antara lain : air, listrik biaya transportasi, biaya rekreasi, harga sewa tempat untuk tinggal, dan juga harga untuk mencukur rambuk.

3. Kebutuhan sandang, dimana dalam hal ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan bahan pakaian diantaranya : handuk, sandal, sepatu, pakaian, pakaian dalam, juga perlengkapan untuk beribadah.

4. Harga kebutuhan masak, misalnya saja seperti panci, ceret alumunium, peralatan makan, kompor, dan lain sebagainya.

5. Simpanan, untuk besaran tabungan yang diputuskan guna penetapan nominal yang baik untuk UMP ataupun UMK, yaitu diambil melalui jumlah 2% dari seluruh harga nilai-nilai di atas.

Hal-hal yang Dilakukan Saat Memastikan Nilai Nominal Upah Minimum

Terkait pengaturan upah minimum yang diputuskan oleh pemerintah, pastinya ada sejumlah {langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan cuma hanya memastikan berapa nominalnya. Tindakan yang diambil pemerintah biasanya terjun survey langsung ke pasar, dengan langkah-langkahnya seperti ini :

1. Pembuatan tim khusus, Pemerintah setempat akan menyusun tim untuk memutuskan nilai-nilai kebutuhan hidup masyarakatnya. Jumlah pada satu timnya bervariasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi, tim nya tersebut hanya bisa maksimal serjumlah empat  orang yang didalamnya terdapat perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh / serikat pekerja. Dimana komposisi tim dari pemerintah kudu lebih banyak dari jumlah anggota tim yang lain.

2. Pemutusan metode survey apa yang digunakan, Survey yang dilaksanakan tim biasanya ada dua jenis, yaitu : kuesioner, dan juga survey harga langsung.

3. Olah data hasil survey, Sesudah survey dilaksanakan dan sudah mendapatkan hasilnya, berikutnya lagi yaitu pengolahan data terkait pengaturan upah minimum. Hasil survey tersebut diambil dari daftar harga barang-barang yang telah dikerjakan survey langggsung.

4. Melakukan pelaporan, Untuk pelaporan akan diberi Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten kepada Dewan Pengupahan Provinsi setiap bulannya. Lalu laporan tersebut akan diteruskan lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Dewan Pengupahan Nasional secara berkala.

5. Penetapan dari keputusan gubernur, Setelah laporan sudah selesai berada di Dewan Pengupahan Nasional, sesudahnya tahap pengaturan upah minimum pun akan disahkan oleh Gubernur. Selanjutnya nominal baik UMP ataupun UMK yang sudah disahkan Gubernur akan menjadi nilai upah minimum di tahun berjalan.

Aktifitas Tahunan Pekerja Dalam Penentuan UMR Bireuen

Pemutusan yang dilaksanakan pemerintah guna meninjau ulang upah minimum di tingkat kota ataupun provinsi, pastinya akan disambut dengan kegiatan rutin yang dikerjakan kelompok buruh atau serikat pekerja. 

Pekerja ataupun buruh yang tergabung pada sebuah kelompok melaksanakan aksi tahunan pada penetapan upah minimum. Tentunya hal yang tak pernah absen adalah menuntut peningkatan nominal pada pengaturan upah minimum. Bagi mereka, upah minimum yang ditentukan pemerintah belumlah cukup.

Parahnya lagi, mereka melakukan kegiatan tersebut dengan meninggalkan kewajiban bekerja mereka. Padahal, Seandainya mereka berhenti bekerja, pihak perusahaan tidak mendapatkan hasil produksi, lalu akan menimbulkan kerugian di perusahaan. 

Sudah dijelaskan di awal, jika upah minimum terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengusaha banyak yang tidak sanggup untuk membayar gaji karyawan. Efek panjangnya adalah pemutusan pengoperasian produksi barangnya di Indonesia karena keuntungannya habis untuk membayar gaji, akhirnya perusahaan tersebut akan mencari negara lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

Pengaturan upah minimum laksana pedang bermata dua. Alih-alih salah dalam penentuan upah minimum, sebelah pihak pasti akan merasa dirugikan. Efeknya dapat mengganggu stabilitas keamanan negara, dan juga Seandainya upah minimum terlalu tinggi, banyak investor yang mundur dari Indonesia.

Akhir Kata

Sekian penjelasan lengkap tentang Gaji UMR Bireuen atau Gaji UMK Bireuen dari Infogaji.com. Mulai dari pengertian gaji UMR, UMK, dan UMP, juga beberapa aspek penetapan pengaturan Upah Minimum dan langkah-langkah saat memutuskan nilai Upah Minimum disuatu wilayah. Saya harap artikel ini bisa memberikan wawasan dan bermanfaat bagi visitor setia Infogaji, sampai ketemu lagi di artikel berikutnya.


Kata Kunci : Gaji UMR Bireuen 2021, Gaji UMK Bireuen 2021, UMR Bireuen, UMK Bireuen, UMR Bireuen 2021, UMK Bireuen 2021

Tinggalkan komentar