Gaji UMR Dairi

Gaji UMR Dairi – Gaji adalah suatu pembayaran secara berkala dari seorang usahawan kepada para pekerjanya yang dijelaskan di dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri pengupahan gaji rata-rata dilakukan dalam periode per bulan.

Mencari Info berhubungan dengan gaji UMR terupdate itu sangat penting agar kamu tidak tertipu oleh perusahaan yang menyerahkan gaji yang tidak sesuai, sebab pemutusan Gaji UMR Dairi atau Gaji UMK Dairi selalu berganti setiap tahunnya. Banyak atau tidaknya gaji perusahaan di suatu wilayah sebenarnya bisa diamati melalui UMR wilayah tersebut.

Gaji UMR Dairi Tahun 2016-2021

TAHUNGAJI
UMK Dairi 2021Rp 2.504.195
UMK Dairi 2020Rp 2.504.195
UMK Dairi 2019Rp 2.307.801
UMK Dairi 2018Rp 2.136.260
UMK Dairi 2017Rp 1.965.100
UMK Dairi 2016Rp 1.812.990
Gaji UMR Dairi 2016-2021

Bisa kita amati diatas penentuan Gaji UMR Dairi 2021 atau Gaji UMK Dairi 2021 tidak mengalami kenaikan apapun. Namun pada tahun 2019 pemerintah menentukan gaji UMR masyarakat Dairi sebesar Rp 2.307.801 , lalu ditahun 2020 UMR Dairi mengalami peningkatan sebesar 8.5% atau sekitar Rp 196.394 sehingga menjadi Rp 2.504.195 . Penetapan ini dilakukan oleh pemerintah setelah memantau dari beberapa faktor, faktor-faktor apa sajakah itu ? Mari simak penjelasan dibawah ini.

Penjelasan Mengenai Gaji UMR, UMK, dan UMP

Pengaturan upah minimum memiliki pembahasan yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana tidak, pemerintah kerap menyelenggarakan prosedur terkait upah minimum setiap tahunnya. Apalagi setiap tahun pun pembahasan pemerintah pusat tentang UMR, UMK, UMP, sering mengakibatkan aksi unjuk rasa masyarakat.

Memang, pembicaraan mengenai UMR, UMK, maupun UMP dapat di ungkapkan seperti pedang bermata dua. Salah-salah pada pengaturan upah minimum, salah satu sisi jelasnya akan merasa dirugikan. Jika penetapan nominalnya ketinggian, pegawainya akan bahagia, namun di satu sisi pemilik usaha akan kebingungan. Sebaliknya, Apabila nominalnya turun dari tahun sebelumnya, pastinya akan mengakibatkan gugatan dari banyak buruh.

Pengaturan upah minimum pun ujung-ujungnya akan diserahkan kembali kepada pemerintah lingkungan setempat. Hal itu beranggapan bahwa pemutusan nilai UMR, UMP, dan UMK haruslah ditetapkan berdasarkan standard hidup di masing-masing tempat. Tentunya, tidak akan sama nilai standard hidup di setiap daerah. 

Apa itu UMR, UMK, UMP ?

Di sejumlah paragraf diatas selalu disebutkan mengenai UMR, UMK dan UMP. Lalu sebetulnya apa itu UMR, UMK, UMP dan apa hubungannya dengan pengaturan upah minimum? Ayo kita periksa.

UMR atau Upah Minumum Regional adalah keputusan yang digunakan pemerintah mengenai pengaturan upah minumum para karyawan. UMR ini ditetapkan oleh Gubernur, namun istilah UMR ini sesungguhnya sudah tidak digunakan lagi semenjak adanya ketetapkan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2000 silam.

Hal itulah, setelah itu istilah UMR diganti dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kota). Berarti apa yang membedakan UMP dan juga UMK ?

Pembeda dari UMP dan UMK yaitu di tingkat pengaturan upah minimumnya ditetapkan oleh siapa. Jika UMP, pemutusan mengenai nominal upah minimumnya ditetapkan oleh tingkat Gubernur. Terus, untuk UMK sendiri penentuan untuk tingkat walikota, yang setelahnya akan melalui persetujuan dari Gubernur. Bilamana tingkat kota tidak mampu memberi keputusan UMK nya, maka di tahun sekarang akan menggunakan UMP dari tingkat provinsi. 

Nominal Pengaturan Upah Minimum Suka Berbeda di Tiap Daerah

Setiap tahunnya, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk memutuskan perubahan nominal pada UMR. Pengaturan upah minimumpun terus mengikuti standard hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Dikarenakan standard hidup manusia di berbagai kota berbeda-beda, karena itu nominal terkait UMP & UMK pun tidak akan pernah sejajar. Gaji UMR DKI Jakarta tentunya akan berbeda dengan UMR Dairi atau UMK Dairi. Umumnya pun UMP DKI Jakarta ialah standard dasar dalam kategori tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pengaturan upah minimum itu diperhatikan karena biaya hidup di DKI Jakarta lumayan tinggi dibanding wilayah lainnya. Akan tetapi, ada pula di daerah nilai upah minimumnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Hal tersebut bisa terjadi Jika di kawasan itu merupakan kawasan perindustrian, dimana pendapatan daerahnya dapat lebih tinggi dibanding wilayah lainnya.

Bisa dianalogikan dengan kalimat, “Semakin tinggi pendapatan suatu wilayah, karena itu semakin tinggi pula perkembangannya”. Sehingga, akan menimbulkan meingkatnya harga-harga kebutuhan hidup di kawasan . 

Disebabkan melalui faktor tersebut jugalah yang menjadi pemicu pengaturan upah minimum dapat berbeda-beda di tiap kota maupun provinsi. 

Aspek-Aspek Penentu Pada Pengaturan Upah Minimum

Selain karena peningkatan di suatu kawasan, ada aspek-aspek yang menjadi penetapan nominal dalam pengaturan upah minimum yang disebut dengan indicator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Beberapa poin yang terbilang dalam indicator KHL antara lain ialah :

1. Harga kebutuhan pokok, yang dimana untuk pemutusan harga bahan pokok ini merupakan harga terupdate dari kelompok survey lapangan pemerintah setempat. Beberapa kebutuhan pokok yang masuk adalah : beras, sumber bahan karbohidrat, sayur mayur, sumber protein, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak goreng, harga teh dan kopi, harga gula, serta harga susu bubuk.

2. Kebutuhan hidup diluar bahan pokok, yaitu pemutusan harga diamati dari kebutuhan penddukung agar manusia dapat bertahan hidup, yaitu : air, listrik biaya transportasi, biaya rekreasi, harga sewa tempat untuk tinggal, dan juga harga untuk mencukur rambuk.

3. Kebutuhan sandang, dimana dalam hal ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan bahan pakaian yaitu : pakaian dalam, juga perlengkapan untuk beribadah,handuk, sandal, sepatu, pakaian.

4. Harga kebutuhan masak, contohnya saja sebagai berikut panci, ceret alumunium, peralatan makan, kompor, dan lain sebagainya.

5. Simpanan, untuk besaran tabungan yang ditetapkan guna penentuan nominal yang efisian untuk UMP ataupun UMK, ialah diambil melalui jumlah 2% dari semua harga poin-poin di atas.

Hal-hal yang Dilakukan Dalam Memutuskan Nilai Nominal Upah Minimum

Terkait pengaturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, pastinya ada sejumlah {langkah yang dilakukan sama pemerintah. Bukan cuma hanya menentukan berapa nominalnya. Tindakan yang diambil pemerintah biasanya terjun survey langsung ke pasar, dengan strategi berikut ini :

1. Pembuatan tim khusus, Pemerintah setempat akan membuat tim guna memutuskan nilai-nilai kebutuhan hidup masyarakatnya. Jumlah pada satu timnya bermacam-macam dan menyamakan dengan kebutuhan. Tapi, tim nya tersebut cuma dapat maksimal serjumlah 4  orang yang didalamnya ada perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh / serikat pekerja. Dimana komposisi tim dari pemerintah wajib lebih banyak dari jumlah anggota tim lainnya.

2. Penetapan metode survey apa yang digunakan, Survey yang dilaksanakan tim biasanya ada 2 macam, yaitu : kuesioner, dan juga survey harga langsung.

3. Olah data hasil survey, Setelah survey dilaksanakan dan sudah memperoleh hasilnya, setelahnya yaitu pengolahan data terkait pengaturan upah minimum. Hasil survey tersebut diambil dari daftar harga barang-barang yang telah dilaksanakan survey langggsung.

4. Melakukan pelaporan, Untuk pelaporan akan diberi Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten kepada Dewan Pengupahan Provinsi setiap bulannya. Setelah itu laporan tersebut akan diberikan lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Dewan Pengupahan Nasional secara berkala.

5. Penentuan dari keputusan gubernur, Setelah laporan sudah selesai berada di Dewan Pengupahan Nasional, selanjutnya tahap pengaturan upah minimum pun akan ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya nominal baik UMP maupun UMK yang telah diputuskan Gubernur akan menjadi nilai upah minimum di tahun berjalan.

Aktifitas Tahunan Pekerja Pada Penentuan UMR Dairi

Pengesahan yang dikerjakan pemerintah guna meninjau ulang upah minimum di tingkat kota ataupun provinsi, pastilah akan disambut dengan kegiatan rutin yang dikerjakan serikat buruh atau kelompok pekerja. 

Pekerja ataupun buruh yang tergabung pada sebuah serikat melaksanakan aksi tahunan saat penentuan upah minimum. Tentunya hal yang tidak pernah terlewat adalah menuntut peningkatan nominal dalam pengaturan upah minimum. Bagi mereka, upah minimum yang ditetapkan pemerintah belumlah cukup.

Parahnya lagi, mereka melaksanakan kegiatan tersebut dengan melupakan kewajiban bekerja mereka. Padahal, Jika mereka berhenti bekerja, pihak perusahaan tidak memperoleh hasil produksi, lalu akan menimbulkan kerugian di perusahaan. 

Telah dijelaskan di awal, bila upah minimum terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengusaha banyak yang tidak sanggup untuk membayar gaji karyawan. Efek panjangnya adalah pemutusan pengoperasian produksi barangnya di Indonesia karena keuntungannya habis untuk membayar gaji, akhirnya perusahaan tersebut akan mencari negara lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

Pengaturan upah minimum laksana pedang bermata dua. Alih-alih salah pada pemutusan upah minimum, sebelah pihak pasti akan merasa dirugikan. Efeknya dapat mengacaukan stabilitas keamanan negara, dan juga Apabila upah minimum terlalu tinggi, banyak investor yang hengkang dari Indonesia.

Akhir Kata

Itulah penjelasan lengkap mengenai Gaji UMR Dairi atau Gaji UMK Dairi dari Infogaji.com. Mulai dari pengertian gaji UMR, UMK, dan UMP, serta beberapa aspek penetapan pengaturan Upah Minimum dan langkah-langkah saat menentukan nilai Upah Minimum disuatu kawasan. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi visitor setia Infogaji, sampai ketemu lagi di artikel berikutnya.


Kata Kunci : Gaji UMR Dairi 2021, Gaji UMK Dairi 2021, UMR Dairi, UMK Dairi, UMR Dairi 2021, UMK Dairi 2021

Tinggalkan komentar