Gaji UMR Gunungsitoli

Gaji UMR Gunungsitoli – Gaji merupakan suatu pembayaran secara periodik melalui seorang bos untuk para pegawainya yang tertulis jelas di dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri pengupahan gaji biasanya dilakukan dalam periode sebulan sekali.

Mengetahui informasi tentang gaji UMR terupdate itu sungguh bermanfaat supaya kamu tidak terperdaya oleh perusahaan yang memberikan gaji yang tidak pantas, sebab pemutusan Gaji UMR Gunungsitoli atau Gaji UMK Gunungsitoli selalu berubah setiap tahunnya. Banyak atau tidaknya gaji perusahaan di suatu wilayah sebetulnya dapat dilihat dari Upah Minimum Regional daerah tersebut.

Gaji UMR Gunungsitoli Tahun 2016-2021

TAHUNGAJI
UMK Gunungsitoli 2021Rp 2.499.423
UMK Gunungsitoli 2020Rp 2.499.423
UMK Gunungsitoli 2019Rp 2.303.403
UMK Gunungsitoli 2018Rp 2.132.188
UMK Gunungsitoli 2017Rp 1.961.354
UMK Gunungsitoli 2016Rp 1.811.875
Gaji UMR Gunungsitoli 2016-2021

Dapat kita perhatikan diatas penentuan Gaji UMR Gunungsitoli 2021 / Gaji UMK Gunungsitoli 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ditahun 2019 pemerintah menentukan gaji UMR masyarakat Gunungsitoli sebesar Rp 2.303.403 , dan ditahun 2020 sampai 2021 Upah Minimum Regional mengalami peningkatan sebesar 8.5% lebih tepatnya Rp 196.020 sehingga menjadi Rp 2.499.423 . Penetapan ini dilaksanakan oleh pemerintah setelah memantau dari beberapa faktor, aspek-aspek apa sajakah itu ? Mari simak penjelasan dibawah ini.

Penjelasan Mengenai Gaji UMR, UMK, dan UMP

Pengaturan upah minimum memiliki perbincangan yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana tidak, pemerintah sering membuat prosedur terkait upah minimum disetiap tahunny. Bahkan setiap tahun pun pembicaraan pemerintah pusat mengenai UMR, UMK, UMP, kerap mengakibatkan aksi unjuk rasa publik.

Sungguh, perbincangan tentang UMR, UMK, maupun UMP dapat di ungkapkan seperti pedang bermata dua. Salah-salah saat pengaturan upah minimum, salah satu sisi jelasnya akan merasa dirugikan. Apabila penentuan nominalnya ketinggian, pegawainya akan bahagia, akan tetapi di satu kubu owner perusahaan akan kebingungan. Sedangkan, Seandainya nominalnya turun dari tahun kemarin, tentu akan mendapatkan gugatan dari banyak buruh.

Pengaturan upah minimum pun akhirnya akan diberikan kembali kepada pemerintah wilayah setempat. Hal itu beranggapan bahwa pemutusan nilai UMR, UMP, dan UMK mestilah ditetapkan berdasarkan standard hidup di masing-masing tempat. Jelasnya, tidak akan sama nilai standard hidup di tiap-tiap daerah. 

Apa itu UMR, UMK, UMP ?

Di sebagian paragraf diatas selalu dijelaskan mengenai UMR, UMK dan UMP. Jadi sebenarnya apa itu UMR, UMK, UMP dan apa hubungannya dengan pengaturan upah minimum? Mari kita bahas.

UMR atau Upah Minumum Regional merupakan ketetapan yang digunakan pemerintah mengenai pengaturan upah minumum para karyawan. UMR ini ditetapkan oleh Gubernur, tapi kata UMR ini sesungguhnya sudah tidak digunakan lagi semenjak adanya ketetapkan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2000 yang lalu.

Hal itulah, akhirnya istilah UMR diganti menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kota). Berarti apa yang membedakan UMP dan juga UMK ?

Pembeda dari UMP dan UMK yaitu di tingkat pengaturan upah minimumnya diresmikan oleh siapa. Jika UMP, pemutusan berkenaan nominal upah minimumnya ditetapkan oleh tingkat Gubernur. Lalu, untuk UMK sendiri pemutusan untuk tingkat walikota, yang kemudian akan melalui persetujuan dari Gubernur. Bilamana tingkat kota tidak bisa memberi ketetapan UMK nya, maka di tahun sekarang akan memakai UMP dari tingkat provinsi. 

Nominal Pengaturan Upah Minimum Suka Berbeda di Tiap Wilayah

Setiap tahunnya, pemerintah akan melaksanakan penilaian untuk memastikan perubahan nominal dalam UMR. Pengaturan upah minimumpun sering mengikuti standard hidup manusia saat mencukupi kebutuhannya.

Dikarenakan standard hidup manusia di berbagai kota berbeda-beda, maka nominal terkait UMP dan UMK pun tidak akan pernah sama. Gaji UMR DKI Jakarta jelas akan berbeda dengan UMR Gunungsitoli atau UMK Gunungsitoli. Biasanya pun UMP DKI Jakarta merupakan standard upah dalam kategori tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pengaturan upah minimum itu dilihat karena biaya hidup di DKI Jakarta lumayan tinggi daripada wilayah lainnya. Tapi, ada juga di wilayah nilai upah minimumnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Hal tersebut dapat terjadi Seandainya di kawasan tersebut merupakan kawasan perindustrian, dimana penghasilan daerahnya dapat lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

Bisa dianalogikan dengan kalimat, “Semakin tinggi penghasilan suatu wilayah, karena itu semakin tinggi pula pertumbuhannya”. Sehingga, akan membuat naiknya harga-harga kebutuhan hidup di kawasan itu. 

Disebabkan melalui situasi jugalah yang menjadi pemicu pengaturan upah minimum dapat berbeda-beda di tiap kota maupun provinsi. 

Aspek-Aspek Penentu Dalam Pengaturan Upah Minimum

Selain karena peningkatan di suatu kawasan, ada sudut pandang yang membuat penentu nominal saat pengaturan upah minimum yang disebut dengan indicator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Beberapa poin yang terbilang dalam indicator KHL diantaranya ialah :

1. Harga kebutuhan pokok, yang dimana untuk pemutusan harga bahan pokok ini adalah harga terupdate melalui grup survey lapangan pemerintah setempat. Beberapa kebutuhan bahan pokok yang masuk antara lain : sayur mayur, sumber protein, kacang-kacangan, beras, sumber bahan karbohidrat, buah-buahan, minyak goreng, harga teh dan kopi, harga gula, serta harga susu bubuk.

2. Kebutuhan hidup diluar bahan pokok, yaitu penentuan harga diamati dari kebutuhan penddukung agar manusia dapat bertahan hidup, antara lain : air, listrik biaya transportasi, biaya rekreasi, harga sewa tempat untuk tinggal, dan juga harga untuk mencukur rambuk.

3. Kebutuhan sandang, dimana pada hal ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan bahan pakaian antara lain : handuk, sandal, sepatu, pakaian, pakaian dalam, juga perlengkapan untuk beribadah.

4. Harga kebutuhan masak, contohnya saja yaitu peralatan makan, kompor, panci, ceret alumunium, dan lain-lain.

5. Simpanan, untuk besaran simpanan yang diputuskan guna penetapan nominal yang produktif untuk UMP ataupun UMK, ialah diambil melalui jumlah 2% dari seluruh harga nilai-nilai di atas.

Langkah-Langkah Saat Memastikan Nilai Nominal Upah Minimum

Terkait pengaturan upah minimum yang diputuskan oleh pemerintah, pastinya ada sebagian {tindakan yang dikerjakan sama pemerintah. Bukan sekedar hanya memutuskan berapa nominalnya. Langkah yang diambil pemerintah biasanya terjun survey langsung ke pasar, dengan strategi berikut ini :

1. Menyusun tim khusus, Pemerintah setempat akan menyusun tim untuk menetapkan nilai-nilai kebutuhan hidup masyarakatnya. Jumlah dalam satu timnya bermacam-macam dan mencocokan dengan kebutuhan. Tapi, tim nya tersebut hanya dapat maksimal berisi empat  orang yang didalamnya memiliki perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh / serikat pekerja. Dimana komposisi tim dari pemerintah kudu lebih banyak dari jumlah anggota tim lainnya.

2. Penentuan metode survey apa yang digunakan, Survey yang dilaksanakan tim biasanya ada dua jenis, yaitu : kuesioner, dan juga survey harga langsung.

3. Olah data hasil survey, Setelah survey dilakukan dan sudah menemukan hasilnya, setelahnya yaitu pengolahan data terpaut pengaturan upah minimum. Hasil survey tersebut diambil dari daftar harga barang-barang yang telah dilakukan survey langggsung.

4. Memberikan pelaporan, Untuk pelaporan akan disampaikan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten kepada Dewan Pengupahan Provinsi tiap bulannya. Setelah itu laporan tersebut akan disampaikan lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Dewan Pengupahan Nasional secara berkala.

5. Penetapan dari keputusan gubernur, Setelah laporan sudah final berada di Dewan Pengupahan Nasional, sesudahnya tahap pengaturan upah minimum pun akan ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya nominal baik UMP maupun UMK yang sudah diputuskan Gubernur akan menjadi nilai upah minimum di tahun berjalan.

Aktifitas Tahunan Pekerja Dalam Pemutusan UMR Gunungsitoli

Penetapan yang dikerjakan pemerintah guna meninjau ulang upah minimum di tingkat kota ataupun provinsi, sudah jelas akan disambut dengan kegiatan rutin yang dilakukan kelompok buruh atau kelompok pekerja. 

Pekerja ataupun buruh yang tergabung dalam sebuah kelompok melakukan aksi tahunan dalam penentuan upah minimum. Pastinya hal yang tak pernah terlewat adalah menuntut peningkatan nominal pada pengaturan upah minimum. Untuk mereka, upah minimum yang ditentukan pemerintah belumlah cukup.

Parahnya lagi, mereka melaksanakan kegiatan tersebut dengan meninggalkan kewajiban bekerja mereka. Padahal, Apabila mereka stop bekerja, pihak perusahaan tidak mendapatkan hasil produksi, sehingga akan menimbulkan kerugian di perusahaan. 

Telah dikatakan di awal, jika upah minimum terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengusaha banyak yang tidak mampu untuk membayar gaji karyawan. Efek panjangnya adalah pemutusan pengoperasian produksi barangnya di Indonesia karena keuntungannya habis untuk membayar gaji, akhirnya perusahaan tersebut akan mencari negara lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

Pengaturan upah minimum memang ibaratkan pedang bermata dua. Alih-alih salah saat penetapan upah minimum, sebelah pihak pasti akan merasa dirugikan. Efeknya dapat mengacaukan stabilitas keamanan negara, dan juga Apabila upah minimum terlalu tinggi, banyak investor yang mundur dari Indonesia.

Akhir Kata

Sekian penjelasan lengkap tentang Gaji UMR Gunungsitoli atau Gaji UMK Gunungsitoli dari Infogaji.com. Mulai dari pengertian gaji UMR, UMK, dan UMP, serta beberapa aspek penetapan pengaturan Upah Minimum dan langkah-langkah dalam memutuskan nilai Upah Minimum disuatu wilayah. Saya harap artikel ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi visitor setia Infogaji, sampai jumpa di artikel berikutnya.


Kata Kunci : Gaji UMR Gunungsitoli 2021, Gaji UMK Gunungsitoli 2021, UMR Gunungsitoli, UMK Gunungsitoli, UMR Gunungsitoli 2021, UMK Gunungsitoli 2021

Tinggalkan komentar