Gaji UMR Medan

Gaji UMR Medan – Gaji merupakan suatu pembayaran secara berkala dari seorang pengusaha untuk para pegawainya yang dinyatakan di dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri pengupahan gaji kebanyakan dilakukan dalam periode sebulan sekali.

Mencari Info mengenai gaji UMR terupdate itu sungguh penting supaya kamu tidak terkecoh oleh perusahaan yang menyerahkan gaji yang tidak sesuai, karena penetapan Gaji UMR Medan atau Gaji UMK Medan selalu berganti setiap tahunnya. Besar atau tidaknya gaji perusahaan di suatu wilayah juga bisa dilihat lewat UMR tempat tersebut.

Gaji UMR Medan Tahun 2016-2021

TAHUNGAJI
UMK Medan 2021Rp 2.499.423
UMK Medan 2020Rp 2.499.423
UMK Medan 2019Rp 2.303.403
UMK Medan 2018Rp 2.132.188
UMK Medan 2017Rp 1.961.354
UMK Medan 2016Rp 1.811.875
Gaji UMR Medan 2016-2021

Dapat kita amati diatas penentuan Gaji UMR Medan 2021 / Gaji UMK Medan 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saat tahun 2019 pemerintah menetapkan gaji UMR warga Medan sebesar Rp 2.303.403 , dan ditahun 2020 sampai 2021 gaji UMR mengalami kenaikan sebesar 8.5% atau sekitar Rp 196.020 sehingga menjadi Rp 2.499.423 . Penetapan ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan melihat dari beberapa faktor, aspek-aspek apa sajakah itu ? Yuk simak penjelasan dibawah ini.

Penjelasan Mengenai Gaji UMR, UMK, dan UMP

Pengaturan upah minimum merupakan pembahasan yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana tidak, pemerintah sering menciptakan kebijakan terkait upah minimum setiap tahunnya. Malahan setiap tahun pun perbincangan pemerintah pusat mengenai UMR, UMK, UMP, terus mengundang aksi unjuk rasa masyarakat.

Sungguh, pembicaraan mengenai UMR, UMK, maupun UMP dapat di umpamakan seperti pedang bermata dua. Salah-salah saat pengaturan upah minimum, salah satu pihak pastinya akan merasa dirugikan. Seandainya penetapan nominalnya ketinggian, pegawainya akan gembira, namun di satu sisi bos perusahaan akan kebingungan. Sedangkan, Apabila nominalnya anjlok dari tahun kemarin, tentu akan menimbulkan gugatan dari banyak pekerja.

Pengaturan upah minimum pun puncaknya akan diserahkan kembali kepada pemerintah lingkungan setempat. Hal itu menebak bahwa penetapan nilai UMR, UMP, dan UMK mestilah ditetapkan berdasarkan standard hidup di masing-masing tempat. Tentunya, tidak akan serupa nilai standard hidup di tiap-tiap kawasan. 

Apa itu UMR, UMK, UMP ?

Di sebagian paragraf diatas selalu disebutkan mengenai UMR, UMK dan UMP. Lantas sebenarnya apa itu UMR, UMK, UMP dan apa kaitannya dengan pengaturan upah minimum? Ayo kita bahas.

UMR atau Upah Minumum Regional adalah keputusan yang dipakai pemerintah mengenai pengaturan upah minumum para karyawan. UMR ini disahkan oleh Gubernur, tapi kata UMR ini sebetulnya sudah tidak dipakai lagi saat adanya ketentuan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2000 yang lalu.

Hal itulah, kemudian istilah UMR diganti dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kota). Lantas apa yang membedakan UMP dan juga UMK ?

Pembeda dari UMP dan UMK yaitu di tingkat pengaturan upah minimumnya ditetapkan oleh siapa. Apabila UMP, pemutusan berkenaan nominal upah minimumnya ditetapkan oleh tingkat Gubernur. Lalu, untuk UMK sendiri penetapan oleh tingkat walikota, yang nantinya akan melalui pengesahan melalui Gubernur. Pada saat tingkat kota tidak mampu memberi ketetapan UMK nya, maka di tahun berjalan akan memakai UMP dari tingkat provinsi. 

Nominal Pengaturan Upah Minimum Kerap Berbeda di Tiap Wilayah

Setiap tahunnya, pemerintah akan melaksanakan penilaian untuk menentukan perubahan nominal pada UMR. Pengaturan upah minimumpun terus mengikuti standard hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Oleh sebab itu standard hidup manusia di bermacam kota berbeda-beda, karena itu nominal terkait UMP & UMK pun tidak akan pernah sama. Gaji UMR DKI Jakarta jelas akan berbeda dengan UMR Medan atau UMK Medan. Umumnya pun UMP DKI Jakarta adalah standard upah pada kategori tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Pengaturan upah minimum tersebut diperhatikan karena biaya hidup di DKI Jakarta rada tinggi daripada kawasan lainnya. Tapi, ada pula di daerah nilai upah minimumnya lebih tinggi dibanding DKI Jakarta. Hal tersebut bisa terjadi Kalau di kawasan adalah wilayah perindustrian, dimana pendapatan daerahnya dapat lebih tinggi daripada kawasan lainnya.

Dapat dianalogikan dengan kalimat, “Semakin tinggi pendapatan suatu wilayah, karena itu semakin tinggi pula perkembangannya”. Sehingga, akan menimbulkan meingkatnya harga-harga kebutuhan hidup di wilayah tersebut. 

Ditimbulkan oleh situasi tersebut jugalah yang menjadi penyebab pengaturan upah minimum dapat berbeda-beda di tiap kota maupun provinsi. 

Aspek-Aspek Penentu Pada Pengaturan Upah Minimum

Selain karena peningkatan di suatu wilayah, ada sudut pandang yang membuat penetapan nominal saat pengaturan upah minimum yang disebut dengan indicator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Beberapa poin yang termasuk dalam indicator KHL diantaranya adalah :

1. Harga kebutuhan pokok, yang dimana untuk penetapan harga bahan pokok ini ialah harga terbaru dari grup survey lapangan pemerintah setempat. Beberapa kebutuhan pokok yang masuk yaitu : beras, sumber bahan karbohidrat, sayur mayur, sumber protein, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak goreng, harga teh dan kopi, harga gula, serta harga susu bubuk.

2. Kebutuhan hidup diluar bahan pokok, yaitu penetapan harga diamati dari kebutuhan penunjang agar manusia dapat bertahan hidup, adalah : air, listrik biaya transportasi, biaya rekreasi, harga sewa tempat untuk tinggal, dan juga harga untuk mencukur rambuk.

3. Kebutuhan sandang, dimana pada hal ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan bahan pakaian ialah : pakaian dalam, juga perlengkapan untuk beribadah,handuk, sandal, sepatu, pakaian.

4. Harga kebutuhan masak, misalnya saja yaitu panci, ceret alumunium, peralatan makan, kompor, dan lain sebagainya.

5. Tabungan, untuk besaran tabungan yang ditetapkan guna penetapan nominal yang produktif untuk UMP ataupun UMK, yaitu diambil dari jumlah 2% dari total harga poin-poin di atas.

Hal-hal yang Dilakukan Dalam Menentukan Nilai Nominal Upah Minimum

Berkenaan pengaturan upah minimum yang diputuskan oleh pemerintah, tentunya ada sejumlah {tindakan yang dijalankan oleh pemerintah. Bukan cuma hanya menentukan berapa nominalnya. Langkah yang diambil pemerintah biasanya terjun survey langsung ke pasar, dengan strategi seperti ini :

1. Pembentukan tim khusus, Pemerintah setempat akan membuat tim guna menetapkan nilai-nilai kebutuhan hidup warganya. Jumlah pada satu timnya bervariasi dan menyamakan dengan kebutuhan. Namun, tim nya tersebut cuma dapat maksimal serjumlah 4  orang yang didalamnya memiliki perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh / serikat pekerja. Dimana susunan tim dari pemerintah kudu lebih banyak dari jumlah anggota tim lainnya.

2. Penentuan gaya survey apa yang digunakan, Survey yang dilakukan tim biasanya ada dua macam, yaitu : kuesioner, dan juga survey harga langsung.

3. Olah data hasil survey, Sesudah survey dilakukan dan sudah menemukan hasilnya, sesudahnya yaitu pengolahan data terpaut pengaturan upah minimum. Hasil survey tersebut diambil dari daftar harga barang-barang yang telah dikerjakan survey langggsung.

4. Memberikan pelaporan, Untuk pelaporan akan dikasih Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten kepada Dewan Pengupahan Provinsi setiap bulannya. Lalu laporan tersebut akan disampaikan lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Dewan Pengupahan Nasional secara berkala.

5. Penentuan dari keputusan gubernur, Setelah laporan sudah selesai berada di Dewan Pengupahan Nasional, berikutnya tahap pengaturan upah minimum pun akan diputuskan oleh Gubernur. Selanjutnya nominal baik UMP maupun UMK yang sudah disahkan Gubernur akan menjadi nilai upah minimum di tahun yang sedang berlangsung.

Aktifitas Tahunan Pekerja Saat Penentuan UMR Medan

Pemutusan yang dikerjakan pemerintah guna meninjau ulang upah minimum di tingkat kota ataupun provinsi, pastinya akan disambut dengan aktivitas rutin yang dilaksanakan serikat buruh atau kelompok pekerja. 

Pekerja ataupun buruh yang tergabung pada sebuah serikat melaksanakan aksi tahunan pada pemutusan upah minimum. Tentunya hal yang tak pernah absen adalah menuntut peningkatan nominal dalam pengaturan upah minimum. Bagi mereka, upah minimum yang ditentukan pemerintah belumlah cukup.

Parahnya lagi, mereka melaksanakan kegiatan tersebut dengan meninggalkan kewajiban bekerja mereka. Sedangkan, Jika mereka stop bekerja, pihak perusahaan tidak mendapatkan hasil produksi, akhirnya akan menimbulkan kerugian di perusahaan. 

Sudah dikatakan di awal, jika upah minimum terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengusaha banyak yang tidak sanggup untuk membayar gaji karyawan. Efek panjangnya adalah pemutusan pengoperasian produksi barangnya di Indonesia karena keuntungannya lenyap untuk membayar gaji, sehingga perusahaan tersebut akan mencari negara lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

Pengaturan upah minimum memang ibaratkan pedang bermata dua. Alih-alih salah dalam penentuan upah minimum, salah satu pihak pasti akan merasa dirugikan. Efeknya dapat mengacaukan stabilitas keamanan negara, dan juga Kalau upah minimum terlalu tinggi, banyak investor yang hengkang dari Indonesia.

Akhir Kata

Itulah penjelasan lengkap mengenai Gaji UMR Medan atau Gaji UMK Medan dari Infogaji.com. Mulai dari pengertian gaji UMR, UMK, dan UMP, serta beberapa aspek pemutusan pengaturan Upah Minimum dan langkah-langkah saat menentukan nilai Upah Minimum disuatu kawasan. Saya harap artikel ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi pengunjung setia Infogaji, sampai ketemu lagi di artikel berikutnya.


Kata Kunci : Gaji UMR Medan 2021, Gaji UMK Medan 2021, UMR Medan, UMK Medan, UMR Medan 2021, UMK Medan 2021

Tinggalkan komentar