Gaji UMR Nias Barat

Gaji UMR Nias Barat – Gaji ialah suatu pembayaran secara periodik melalui seorang bos untuk para pegawainya yang disepakati di dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri pemberian gaji mayoritasnya diberikan dalam periode sebulan sekali.

Mengetahui Info seputar gaji UMR terupdate itu sangat bermanfaat agar kamu tidak tertipu oleh perusahaan yang menyerahkan gaji yang tidak pantas, sebab pemutusan Gaji UMR Nias Barat atau Gaji UMK Nias Barat selalu berganti setiap tahunnya. Banyak atau tidaknya gaji perusahaan di suatu tempat sebetulnya dapat dilihat dari UMR tempat tersebut.

Gaji UMR Nias Barat Tahun 2016-2021

TAHUNGAJI
UMK Nias Barat 2021Rp 2.499.423
UMK Nias Barat 2020Rp 2.499.423
UMK Nias Barat 2019Rp 2.303.403
UMK Nias Barat 2018Rp 2.132.188
UMK Nias Barat 2017Rp 1.961.354
UMK Nias Barat 2016Rp 1.811.875
Gaji UMR Nias Barat 2016-2021

Dapat kita lihat diatas penetapan Gaji UMR Nias Barat 2021 / Gaji UMK Nias Barat 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar. Ditahun 2019 pemerintah menetapkan gaji UMR masyarakat Nias Barat sebesar Rp 2.303.403 , dan ditahun 2020 – 2021 Upah Minimum Regional mengalami peningkatan sebesar 8.5% lebih tepatnya Rp 196.020 sehingga menjadi Rp 2.499.423 . Penetapan ini dilaksanakan oleh pemerintah setelah melihat dari beberapa faktor, faktor-faktor apa sajakah itu ? Yuk simak penjelasan dibawah ini.

Penjelasan Mengenai Gaji UMR, UMK, dan UMP

Pengaturan upah minimum memiliki pembicaraan yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana tidak, pemerintah kerap menyelenggarakan kebijakan terkait upah minimum setiap tahunnya. Malahan setiap tahun pun pembahasan pemerintah pusat tentang UMR, UMK, UMP, kerap membuat aksi unjuk rasa para warga sekitar.

Memang, pembahasan mengenai UMR, UMK, maupun UMP ibarat pedang bermata dua. Salah-salah dalam pengaturan upah minimum, salah satu kubu jelasnya akan merasa dirugikan. Seandainya pemutusan nominalnya ketinggian, karyawannya akan senang, tetapi di satu pihak pemilik usaha akan resah. Sedangkan, Seandainya nominalnya merosot dari tahun sebelumnya, tentu akan membuat kecaman dari banyak pekerja.

Pengaturan upah minimum pun akhirnya akan diberikan kembali kepada pemerintah lingkungan setempat. Hal itu beranggapan bahwa penetapan nilai UMR, UMP, dan UMK mestilah ditetapkan berdasarkan standard hidup di masing-masing daerah. Tentunya, tidak akan setara nilai standard hidup di setiap wilayah. 

Apa itu UMR, UMK, UMP ?

Di separuh paragraf diatas selalu dijelaskan mengenai UMR, UMK dan UMP. Jadi sebetulnya apa itu UMR, UMK, UMP dan apa hubungannya dengan pengaturan upah minimum? Ayo kita periksa.

UMR atau Upah Minumum Regional ialah keputusan yang digunakan pemerintah mengenai pengaturan upah minumum para karyawan. UMR ini ditetapkan oleh Gubernur, namun sebutan UMR ini sebenarnya sudah tidak dipakai lagi semenjak adanya ketentuan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2000 yang lalu.

Hal itulah, kemudian istilah UMR diubah dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kota). Lantas apa yang membedakan UMP dan juga UMK ?

Pembeda dari UMP dan UMK ialah di tingkat pengaturan upah minimumnya ditetapkan oleh siapa. Apabila UMP, pemutusan mengenai nominal upah minimumnya disahkan oleh tingkat Gubernur. Kemudian, untuk UMK sendiri penetapan untuk tingkat walikota, yang setelahnya akan melalui persetujuan melalui Gubernur. Bilamana tingkat kota tidak mampu memberi keputusan UMK nya, maka di tahun berjalan akan memakai UMP dari tingkat provinsi. 

Nominal Pengaturan Upah Minimum Sering Berbeda di Tiap Daerah

Setiap tahunnya, pemerintah akan menjalankan penilaian untuk memutuskan perubahan nominal dalam UMR. Pengaturan upah minimumpun suka mengikuti standard hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Dikarenakan standard hidup manusia di berbagai kota berbeda-beda, maka nominal terkait UMP & UMK pun tidak akan pernah serupa. Gaji UMR DKI Jakarta jelas akan berbeda dengan UMR Nias Barat atau UMK Nias Barat. Umumnya pun UMP DKI Jakarta merupakan standard dasar pada kategori tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pengaturan upah minimum tersebut diperhatikan karena biaya hidup di DKI Jakarta sedikit tinggi daripada wilayah lainnya. Akan tetapi, ada pula di wilayah nilai upah minimumnya lebih tinggi dibanding DKI Jakarta. Hal itu sanggup terjadi Kalau di kawasan tersebut merupakan kawasan perindustrian, dimana pendapatan daerahnya dapat lebih tinggi daripada kawasan lainnya.

Dapat dianalogikan dengan kalimat, “Semakin tinggi pendapatan suatu daerah, karena itu semakin tinggi pula perkembangannya”. Sehingga, akan membuat naiknya harga-harga kebutuhan hidup di daerah tersebut. 

Diakibatkan oleh faktor jugalah yang menjadi penyebab pengaturan upah minimum dapat berbeda-beda di tiap kota maupun provinsi. 

Aspek-Aspek Penentu Pada Pengaturan Upah Minimum

Selain karena berkembangnya suatu kawasan, ada sudut pandang yang menjadi penetapan nominal dalam pengaturan upah minimum yang disebut dengan indicator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Beberapa poin yang termasuk dalam indicator KHL antara lain yaitu :

1. Harga kebutuhan pokok, yang dimana untuk penetapan harga bahan pokok ini ialah harga terbaru melalui grup survey lapangan pemerintah setempat. Beberapa kebutuhan pokok yang masuk ialah : buah-buahan, minyak goreng, harga teh dan kopi, harga gula, serta harga susu bubuk, beras, sumber bahan karbohidrat, sayur mayur, sumber protein, kacang-kacangan.

2. Kepentingan hidup diluar bahan pokok, yaitu penetapan harga diamati dari kebutuhan penunjang agar masyarakat bisa bertahan hidup, adalah sebagai berikut : air, listrik biaya transportasi, biaya rekreasi, harga sewa tempat untuk tinggal, dan juga harga untuk mencukur rambuk.

3. Kebutuhan sandang, dimana dalam hal ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan bahan pakaian yaitu : handuk, sandal, sepatu, pakaian, pakaian dalam, juga perlengkapan untuk beribadah.

4. Harga kebutuhan masak, contohnya saja sebagai berikut panci, ceret alumunium, peralatan makan, kompor, dan lain sebagainya.

5. Simpanan, untuk besaran tabungan yang ditetapkan guna pemutusan nominal yang efisian untuk UMP ataupun UMK, ialah diambil dari jumlah 2% dari seluruh harga poin-poin di atas.

Langkah-Langkah Dalam Memutuskan Nilai Nominal Upah Minimum

Terkait pengaturan upah minimum yang diputuskan oleh pemerintah, tentunya ada beberapa {tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan cuma hanya memastikan berapa nominalnya. Tindakan yang diambil pemerintah biasanya terjun survey langsung ke pasar, dengan langkah-langkahnya seperti ini :

1. Pembentukan tim khusus, Pemerintah setempat akan menyusun tim guna menentukan nilai-nilai kebutuhan hidup warganya. Jumlah dalam satu timnya berbagai macam dan menyamakan dengan kebutuhan. Namun, tim nya tersebut hanya bisa maksimal serjumlah 4  orang yang didalamnya ada perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh / serikat pekerja. Dimana komposisi tim dari pemerintah haruslah lebih banyak dari jumlah anggota tim lainnya.

2. Penetapan teknik survey apa yang digunakan, Survey yang dilaksanakan tim biasanya ada dua jenis, yaitu : kuesioner, dan juga survey harga langsung.

3. Olah data hasil survey, Sesudah survey dikerjakan dan sudah memperoleh hasilnya, berikutnya lagi yaitu pengolahan data terpaut pengaturan upah minimum. Hasil survey tersebut diambil dari list harga barang-barang yang telah dilaksanakan survey langggsung.

4. Melakukan pelaporan, Untuk pelaporan akan disampaikan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten kepada Dewan Pengupahan Provinsi tiap bulannya. Setelah itu laporan tersebut akan diberikan lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Dewan Pengupahan Nasional secara berkala.

5. Penetapan dari keputusan gubernur, Setelah laporan sudah final berada di Dewan Pengupahan Nasional, selanjutnya tahap pengaturan upah minimum pun akan ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya nominal baik UMP maupun UMK yang telah disahkan Gubernur akan menjadi nilai upah minimum di tahun berjalan.

Aktifitas Tahunan Pekerja Saat Penetapan UMR Nias Barat

Penentuan yang dilaksanakan pemerintah berfungsi meninjau ulang upah minimum di tingkat kota ataupun provinsi, sudah jelas akan disambut dengan kegiatan rutin yang dikerjakan serikat buruh atau kelompok pekerja. 

Pekerja ataupun buruh yang tergabung dalam sebuah kelompok melakukan aksi tahunan pada pemutusan upah minimum. Pastinya hal yang tidak pernah terlewat adalah menuntut kenaikan nominal saat pengaturan upah minimum. Bagi mereka, upah minimum yang ditetapkan pemerintah belumlah cukup.

Parahnya lagi, mereka melakukan aktifitas tersebut dengan meninggalkan kewajiban bekerja mereka. Sedangkan, Jika mereka berhenti bekerja, pihak perusahaan tidak mendapatkan hasil produksi, akhirnya akan menimbulkan kerugian di perusahaan. 

Sudah dikatakan di awal, jika upah minimum terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengusaha banyak yang tidak sanggup untuk memberi gaji karyawan. Efek panjangnya adalah pemutusan pengoperasian produksi barangnya di Indonesia karena keuntungannya habis untuk membayar gaji, sehingga perusahaan itu akan mencari negara lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

Pengaturan upah minimum memang ibaratkan pedang bermata dua. Alih-alih salah saat penentuan upah minimum, salah satu pihak pasti akan merasa dirugikan. Akibatnya dapat mengganggu stabilitas keamanan negara, dan juga Apabila upah minimum terlalu tinggi, banyak investor yang mundur dari Indonesia.

Akhir Kata

Itulah penjelasan lengkap tentang Gaji UMR Nias Barat atau Gaji UMK Nias Barat dari Infogaji.com. Mulai dari pengertian gaji UMR, UMK, dan UMP, juga beberapa aspek pemutusan pengaturan Upah Minimum dan langkah-langkah dalam menentukan nilai Upah Minimum disuatu wilayah. Semoga artikel ini dapat memberikan wawasan dan berguna bagi visitor setia Infogaji, sampai ketemu lagi di artikel berikutnya.


Kata Kunci : Gaji UMR Nias Barat 2021, Gaji UMK Nias Barat 2021, UMR Nias Barat, UMK Nias Barat, UMR Nias Barat 2021, UMK Nias Barat 2021

Tinggalkan komentar