Gaji UMR Nias Utara

Gaji UMR Nias Utara – Gaji adalah suatu pembayaran secara berkala melalui seorang majikan untuk para karyawannya yang tertulis jelas di dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri pengupahan gaji umumnya dilakukan dalam periode sebulan sekali.

Mengetahui Info berhubungan dengan gaji UMR terbaru itu sungguh penting agar kamu tidak terkecoh oleh perusahaan yang menyerahkan gaji yang tidak sesuai, sebab penetapan Gaji UMR Nias Utara atau Gaji UMK Nias Utara selalu berubah setiap tahunnya. Besar atau tidaknya gaji perusahaan di suatu wilayah sebetulnya dapat diamati dari UMR wilayah tersebut.

Gaji UMR Nias Utara Tahun 2016-2021

TAHUNGAJI
UMK Nias Utara 2021Rp 2.499.423
UMK Nias Utara 2020Rp 2.499.423
UMK Nias Utara 2019Rp 2.303.403
UMK Nias Utara 2018Rp 2.132.188
UMK Nias Utara 2017Rp 1.961.354
UMK Nias Utara 2016Rp 1.811.875
Gaji UMR Nias Utara 2016-2021

Dapat kita perhatikan diatas penentuan Gaji UMR Nias Utara 2021 / Gaji UMK Nias Utara 2021 mengalami kenaikan yang cukup besar. Pada tahun 2019 pemerintah menetapkan gaji UMR masyarakat Nias Utara sebesar Rp 2.303.403 , lalu ditahun 2020 – 2021 gaji UMR mengalami kenaikan sebesar 8.5% lebih tepatnya Rp 196.020 sehingga menjadi Rp 2.499.423 . Penetapan ini dilakukan pemerintah setelah memantau dari beberapa faktor, faktor-faktor apa sajakah itu ? Ayo simak penjelasan dibawah ini.

Penjelasan Mengenai Gaji UMR, UMK, dan UMP

Pengaturan upah minimum memiliki pembicaraan yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana tidak, pemerintahan terus membuat prosedur terkait upah minimum disetiap tahunny. Malahan setiap tahun pun pembicaraan pemerintah pusat tentang UMR, UMK, UMP, terus mengakibatkan aksi unjuk rasa para warga sekitar.

Memang, pembahasan tentang UMR, UMK, maupun UMP dapat di umpamakan seperti pedang bermata dua. Salah-salah dalam pengaturan upah minimum, salah satu pihak jelasnya akan merasa dirugikan. Seandainya pemutusan nominalnya ketinggian, pekerjanya akan bahagia, tetapi di satu kubu owner perusahaan akan kebingungan. Sebaliknya, Apabila nominalnya anjlok dari tahun kemarin, tentu akan mengundang gugatan dari banyak pekerja.

Pengaturan upah minimum pun akhirnya akan diserahkan kembali kepada pemerintah lingkungan setempat. Hal itu beranggapan bahwa pemutusan nilai UMR, UMP, dan UMK patutlah ditetapkan menurut standard hidup di masing-masing daerah. Pastinya, tidak akan sama nilai standard hidup di setiap kawasan. 

Apa itu UMR, UMK, UMP ?

Di sejumlah paragraf diatas sering disebutkan mengenai UMR, UMK dan UMP. Jadi sesungguhnya apa itu UMR, UMK, UMP dan apa sangkutpautnya dengan pengaturan upah minimum? Ayo kita bahas.

UMR atau Upah Minumum Regional adalah ketentuan yang digunakan pemerintah mengenai pengaturan upah minumum para pekerja. UMR ini disahkan oleh Gubernur, tapi istilah UMR ini sebetulnya sudah tidak digunakan lagi semenjak adanya ketentuan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2000 yang lalu.

Hal itulah, kemudian istilah UMR diganti menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kota). Lantas apa yang membedakan UMP dan juga UMK ?

Pembeda dari UMP dan UMK yaitu di tingkat pengaturan upah minimumnya ditetapkan oleh siapa. Jika UMP, pemutusan berkenaan nominal upah minimumnya diresmikan oleh tingkat Gubernur. Lalu, untuk UMK sendiri penetapan oleh tingkat walikota, yang kemudian akan melalui persetujuan dari Gubernur. Pada saat tingkat kota tidak bisa memberi keputusan UMK nya, maka di tahun berjalan akan memakai UMP dari tingkat provinsi. 

Nominal Pengaturan Upah Minimum Selalu Berbeda di Tiap Daerah

Setiap tahunnya, pemerintah akan melaksanakan pertimbangan untuk menentukan perubahan nominal pada upah minimum. Pengaturan upah minimumpun sering mengikuti standard hidup manusia saat memenuhi kebutuhannya.

Dikarenakan standard hidup manusia di berbagai kota tidak sama, maka nominal terkait UMP dan UMK pun tidak akan pernah setara. Gaji UMR DKI Jakarta jelas tidak sama dengan UMR Nias Utara atau UMK Nias Utara. Umumnya pun UMP DKI Jakarta merupakan standard dasar dalam kategori tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pengaturan upah minimum tersebut diperhatikan karena biaya hidup di DKI Jakarta cenderung tinggi dibanding wilayah lainnya. Namun, ada juga di wilayah nilai upah minimumnya lebih tinggi dibanding DKI Jakarta. Hal dapat terjadi Kalau di daerah itu ialah zona perindustrian, dimana pendapatan daerahnya dapat lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

Dapat dianalogikan menggunakan kalimat, “Semakin tinggi pendapatan suatu wilayah, maka semakin tinggi pula perubahannya”. Sehingga, akan membuat meingkatnya harga-harga kebutuhan hidup di wilayah tersebut. 

Disebabkan oleh situasi jugalah yang menjadi penyebab pengaturan upah minimum dapat berbeda-beda di tiap kota maupun provinsi. 

Aspek-Aspek Penentu Dalam Pengaturan Upah Minimum

Selain karena peningkatan di suatu kawasan, ada sudut pandang yang menjadi penentu nominal pada pengaturan upah minimum yang sering disebut dengan indicator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Beberapa poin yang termasuk dalam indicator KHL antara lain yaitu :

1. Harga bahan pokok, yang dimana untuk penetapan harga kebutuhan pokok ini adalah harga terbaru dari kelompok survey lapangan pemerintah setempat. Sebagian kebutuhan pokok yang masuk ialah : sayur mayur, sumber protein, kacang-kacangan, beras, sumber bahan karbohidrat, buah-buahan, minyak goreng, harga teh dan kopi, harga gula, serta harga susu bubuk.

2. Kepentingan hidup diluar bahan pokok, yaitu penetapan harga diamati dari kebutuhan penunjang agar masyarakat dapat bertahan hidup, diantaranya : air, listrik biaya transportasi, biaya rekreasi, harga sewa tempat untuk tinggal, dan juga harga untuk mencukur rambuk.

3. Kebutuhan sandang, dimana dalam hal ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan bahan pakaian yaitu : pakaian dalam, juga perlengkapan untuk beribadah,handuk, sandal, sepatu, pakaian.

4. Harga kebutuhan masak, misalnya saja yaitu peralatan makan, kompor, panci, ceret alumunium, dan lain-lain.

5. Simpanan, untuk besaran simpanan yang diputuskan guna pemutusan nominal yang efisian untuk UMP ataupun UMK, ialah diambil melalui jumlah 2% dari semua harga nilai-nilai di atas.

Langkah-Langkah Saat Memastikan Nilai Nominal Upah Minimum

Terkait pengaturan upah minimum yang ditentukan sama pemerintah, tentunya ada sejumlah {tindakan yang dijalankan sama pemerintah. Bukan sekedar hanya memutuskan berapa nominalnya. Langkah yang diambil pemerintah biasanya terjun survey langsung ke pasar, dengan langkah-langkahnya berikut ini :

1. Pembuatan tim khusus, Pemerintah setempat akan membentuk tim guna menentukan nilai-nilai kebutuhan hidup warganya. Jumlah pada satu timnya bermacam-macam dan menyamakan dengan kebutuhan. Tapi, tim nya tersebut hanya bisa maksimal berisi 4  orang yang didalamnya memiliki perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh / serikat pekerja. Dimana struktur tim dari pemerintah mesti lebih banyak dari jumlah anggota tim lainnya.

2. Penentuan teknik survey apa yang digunakan, Survey yang dilakukan tim biasanya ada 2 macam, yaitu : kuesioner, dan juga survey harga langsung.

3. Olah data hasil survey, Sesudah survey dilaksanakan dan sudah mendapatkan hasilnya, berikutnya lagi yaitu pengolahan data terkait pengaturan upah minimum. Hasil survey tersebut diambil dari daftar harga barang-barang yang telah dilakukan survey langggsung.

4. Memberikan pelaporan, Untuk pelaporan akan disampaikan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten kepada Dewan Pengupahan Provinsi tiap bulannya. Berikutnya laporan tersebut akan diteruskan lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Dewan Pengupahan Nasional secara berkala.

5. Penetapan dari keputusan gubernur, Setelah laporan sudah final berada di Dewan Pengupahan Nasional, sesudahnya tahap pengaturan upah minimum pun akan diputuskan oleh Gubernur. Selanjutnya nominal baik UMP maupun UMK yang telah diputuskan Gubernur akan menjadi nilai upah minimum di tahun yang sedang berlangsung.

Aktifitas Tahunan Pekerja Saat Penetapan UMR Nias Utara

Pengesahan yang dilaksanakan pemerintah guna meninjau ulang upah minimum di tingkat kota ataupun provinsi, sudah jelas akan disambut dengan kegiatan rutin yang dikerjakan kelompok buruh atau serikat pekerja. 

Pekerja ataupun buruh yang tergabung dalam sebuah serikat melaksanakan aksi tahunan dalam penentuan upah minimum. Pastinya hal yang tidak pernah terlewat adalah menuntut kenaikan nominal pada pengaturan upah minimum. Bagi mereka, upah minimum yang ditentukan pemerintah belumlah cukup.

Parahnya lagi, mereka melakukan aktifitas tersebut dengan melupakan kewajiban bekerja mereka. Sedangkan, Kalau mereka berhenti bekerja, pihak perusahaan tidak mendapatkan hasil produksi, akhirnya akan menimbulkan kerugian di perusahaan. 

Sudah dikatakan di awal, apabila upah minimum terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengusaha banyak yang tidak mampu untuk memberi gaji pegawai. Efek panjangnya adalah pemutusan pengoperasian produksi barangnya di Indonesia karena keuntungannya lenyap untuk membayar gaji, sehingga perusahaan tersebut akan mencari negara lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

Pengaturan upah minimum memang ibaratkan pedang bermata dua. Alih-alih salah saat penetapan upah minimum, sebelah pihak pasti akan merasa dirugikan. Akibatnya dapat mengganggu stabilitas keamanan negara, dan juga Jika upah minimum terlalu tinggi, banyak investor yang mundur dari Indonesia.

Akhir Kata

Itulah penjelasan lengkap tentang Gaji UMR Nias Utara atau Gaji UMK Nias Utara dari Infogaji.com. Mulai dari pengertian gaji UMR, UMK, dan UMP, serta beberapa aspek pemutusan pengaturan Upah Minimum dan langkah-langkah dalam memastikan nilai Upah Minimum disuatu kawasan. Semoga artikel ini bisa menambah pengetahuan dan berguna bagi pengunjung setia Infogaji, sampai ketemu lagi di artikel selanjutnya.


Kata Kunci : Gaji UMR Nias Utara 2021, Gaji UMK Nias Utara 2021, UMR Nias Utara, UMK Nias Utara, UMR Nias Utara 2021, UMK Nias Utara 2021

Tinggalkan komentar