Gaji UMR Nias

Gaji UMR Nias – Gaji merupakan suatu pembayaran secara periodik melalui seorang usahawan kepada para pekerjanya yang disepakati di dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri pengupahan gaji umumnya dilakukan dalam periode per bulan.

Mengetahui Info seputar gaji UMR terupdate itu benar-benar bermanfaat agar kamu tidak terkecoh oleh perusahaan yang menyerahkan gaji yang tidak sesuai, karena penetapan Gaji UMR Nias atau Gaji UMK Nias terus berubah setiap tahunnya. Besar atau tidaknya gaji perusahaan di suatu wilayah sebetulnya dapat dilihat dari Upah Minimum Regional daerah tersebut.

Gaji UMR Nias Tahun 2016-2021

TAHUNGAJI
UMK Nias 2021Rp 2.499.423
UMK Nias 2020Rp 2.499.423
UMK Nias 2019Rp 2.303.403
UMK Nias 2018Rp 2.132.188
UMK Nias 2017Rp 1.961.354
UMK Nias 2016Rp 1.811.875
Gaji UMR Nias 2016-2021

Bisa kita lihat diatas penetapan Gaji UMR Nias 2021 / Gaji UMK Nias 2021 mengalami kenaikan yang cukup besar. Pada tahun 2019 pemerintah menentukan gaji UMR masyarakat Nias sebesar Rp 2.303.403 , dan ditahun 2020 sampai 2021 Upah Minimum Regional mengalami peningkatan sebesar 8.5% atau sekitar Rp 196.020 sehingga menjadi Rp 2.499.423 . Penetapan ini dilakukan pemerintah setelah melihat dari beberapa aspek, aspek-aspek apa sajakah itu ? Ayo simak penjelasan dibawah ini.

Penjelasan Mengenai Gaji UMR, UMK, dan UMP

Pengaturan upah minimum merupakan pembicaraan yang tidak akan pernah selesai. Bagaimana tidak, pemerintah suka menyelenggarakan prosedur terkait upah minimum setiap tahunnya. Lagi pula setiap tahun pun pembicaraan pemerintah pusat mengenai UMR, UMK, UMP, selalu membuat aksi unjuk rasa para warga sekitar.

Memang, pembicaraan mengenai UMR, UMK, maupun UMP dapat di umpamakan seperti pedang bermata dua. Salah-salah saat pengaturan upah minimum, salah satu pihak jelasnya akan merasa dirugikan. Apabila pemutusan nominalnya ketinggian, pegawainya akan gembira, akan tetapi di satu sisi pemilik perusahaan akan resah. Sedangkan, Apabila nominalnya anjlok dari tahun sebelumnya, jelas akan menimbulkan kecaman dari banyak pekerja.

Pengaturan upah minimum pun puncaknya akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah setempat. Hal itu menebak bahwa pemutusan nilai UMR, UMP, dan UMK haruslah ditetapkan berdasarkan standard hidup di masing-masing tempat. Tentunya, tidak akan setara nilai standard hidup di tiap-tiap wilayah. 

Apa itu UMR, UMK, UMP ?

Di sebagian paragraf diatas terus dijelaskan mengenai UMR, UMK dan UMP. Lalu sebetulnya apa itu UMR, UMK, UMP dan apa hubungannya dengan pengaturan upah minimum? Ayo kita bahas.

UMR atau Upah Minumum Regional ialah ketentuan yang digunakan pemerintah mengenai pengaturan upah minumum para pekerja. UMR ini disahkan oleh Gubernur, tapi istilah UMR ini sebetulnya sudah tidak dipakai lagi semenjak adanya ketetapkan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2000 silam.

Hal itulah, setelah itu istilah UMR diubah menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kota). Berarti apa yang membedakan UMP dan juga UMK ?

Pembeda dari UMP dan UMK ialah di tingkat pengaturan upah minimumnya disahkan oleh siapa. Apabila UMP, penetapan tentang nominal upah minimumnya diresmikan oleh tingkat Gubernur. Kemudian, untuk UMK sendiri penentuan untuk tingkat walikota, yang kemudian akan melalui persetujuan melalui Gubernur. Bilamana tingkat kota tidak bisa memberi ketentuan UMK nya, maka di tahun sekarang akan memakai UMP dari tingkat provinsi. 

Nominal Pengaturan Upah Minimum Sering Berbeda di Tiap Wilayah

Setiap tahunnya, pemerintah akan menjalankan pertimbangan untuk memastikan perubahan nominal dalam UMR. Pengaturan upah minimumpun kerap mengikuti standard hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Oleh sebab itu standard hidup manusia di berbagai kota tidak sama, maka nominal terkait UMP & UMK pun tidak akan pernah persis. Gaji UMR DKI Jakarta tentunya akan berbeda dengan UMR Nias atau UMK Nias. Umumnya pun UMP DKI Jakarta ialah standard dasar dalam kategori tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Pengaturan upah minimum tersebut diperhatikan sebab biaya hidup di DKI Jakarta rada tinggi dibanding kawasan lainnya. Akan tetapi, ada pula di kawasan nilai upah minimumnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Hal tersebut bisa terjadi Apabila di daerah adalah kawasan perindustrian, dimana pendapatan daerahnya dapat lebih tinggi dibanding kawasan lainnya.

Bisa dianalogikan dengan kalimat, “Semakin tinggi pendapatan suatu wilayah, karena itu semakin tinggi pula perkembangannya”. Sehingga, akan membuat naiknya harga-harga kebutuhan hidup di wilayah . 

Disebabkan melalui situasi jugalah yang menjadi pemicu pengaturan upah minimum dapat tidak sama di tiap kota maupun provinsi. 

Aspek-Aspek Penentu Dalam Pengaturan Upah Minimum

Selain karena berkembangnya suatu daerah, ada aspek-aspek yang menjadi penetapan nominal pada pengaturan upah minimum yang sering disebut dengan indicator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Beberapa poin yang terbilang dalam indicator KHL diantaranya yaitu :

1. Harga kebutuhan pokok, yang dimana untuk pemutusan harga kebutuhan pokok ini adalah harga terbaru dari tim survey lapangan pemerintah setempat. Sebagian kebutuhan bahan pokok yang masuk yaitu : beras, sumber bahan karbohidrat, sayur mayur, sumber protein, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak goreng, harga teh dan kopi, harga gula, serta harga susu bubuk.

2. Kepentingan hidup diluar bahan pokok, yaitu pemutusan harga diamati dari kebutuhan penunjang agar masyarakat bisa bertahan hidup, yaitu : air, listrik biaya transportasi, biaya rekreasi, harga sewa tempat untuk tinggal, dan juga harga untuk mencukur rambuk.

3. Kebutuhan sandang, dimana pada hal ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan bahan pakaian antara lain : pakaian dalam, juga perlengkapan untuk beribadah,handuk, sandal, sepatu, pakaian.

4. Harga kebutuhan masak, misalnya saja sebagai berikut peralatan makan, kompor, panci, ceret alumunium, dan lain-lain.

5. Tabungan, untuk besaran tabungan yang diputuskan guna pemutusan nominal yang produktif untuk UMP ataupun UMK, yaitu diambil melalui jumlah 2% dari total harga poin-poin di atas.

Hal-hal yang Dilakukan Saat Memastikan Nilai Nominal Upah Minimum

Tentang pengaturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, pastinya ada sebagian {langkah yang dijalankan oleh pemerintah. Bukan sekedar hanya memastikan berapa nominalnya. Langkah yang diambil pemerintah biasanya terjun survey langsung ke pasar, dengan langkah-langkahnya berikut ini :

1. Pembuatan tim khusus, Pemerintah setempat akan membuat tim guna menentukan nilai-nilai kebutuhan hidup warganya. Jumlah pada satu timnya berbagai macam dan mencocokan dengan kebutuhan. Akan tetapi, tim nya tersebut hanya bisa maksimal berisi empat  orang yang didalamnya ada perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh / serikat pekerja. Dimana komposisi tim dari pemerintah kudu lebih banyak dari jumlah anggota tim yang lain.

2. Pemutusan teknik survey apa yang digunakan, Survey yang dilaksanakan tim biasanya ada dua macam, yaitu : kuesioner, dan juga survey harga langsung.

3. Olah data hasil survey, Sehabis survey dilakukan dan sudah memperoleh hasilnya, setelahnya yaitu pengolahan data terpaut pengaturan upah minimum. Hasil survey tersebut diambil dari list harga barang-barang yang telah dilakukan survey langggsung.

4. Memberikan pelaporan, Untuk pelaporan akan diberikan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten kepada Dewan Pengupahan Provinsi setiap bulannya. Setelah itu laporan tersebut akan diteruskan lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Dewan Pengupahan Nasional secara berkala.

5. Penentuan dari keputusan gubernur, Setelah laporan sudah selesai berada di Dewan Pengupahan Nasional, sesudahnya tahap pengaturan upah minimum pun akan diputuskan oleh Gubernur. Selanjutnya nominal baik UMP maupun UMK yang sudah ditetapkan Gubernur akan menjadi nilai upah minimum di tahun berjalan.

Aktifitas Tahunan Pekerja Dalam Pemutusan UMR Nias

Pengesahan yang dikerjakan pemerintah guna meninjau ulang upah minimum di tingkat kota ataupun provinsi, pastilah akan disambut dengan aktivitas rutin yang dilaksanakan serikat buruh atau kelompok pekerja. 

Pekerja ataupun buruh yang tergabung dalam sebuah kelompok melaksanakan aksi tahunan pada penentuan upah minimum. Tentunya hal yang tak pernah terlewat adalah menuntut peningkatan nominal saat pengaturan upah minimum. Untuk mereka, upah minimum yang ditetapkan pemerintah belumlah cukup.

Parahnya lagi, mereka melaksanakan kegiatan tersebut dengan melupakan kewajiban bekerja mereka. Padahal, Apabila mereka stop bekerja, pihak perusahaan tidak mendapatkan hasil produksi, sehingga akan mengakibatkan kerugian di perusahaan. 

Telah dijelaskan di awal, bila upah minimum terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengusaha banyak yang tidak sanggup untuk memberi gaji pegawai. Efek panjangnya adalah pemutusan pengoperasian produksi barangnya di Indonesia karena keuntungannya lenyap untuk membayar gaji, sehingga perusahaan tersebut akan mencari negara lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

Pengaturan upah minimum laksana pedang bermata dua. Alih-alih salah pada penetapan upah minimum, sebagian pihak pasti akan merasa dirugikan. Akibatnya dapat mengacaukan stabilitas keamanan negara, dan juga Jika upah minimum terlalu tinggi, banyak investor yang mundur dari Indonesia.

Akhir Kata

Itulah penjelasan lengkap tentang Gaji UMR Nias atau Gaji UMK Nias dari Infogaji.com. Mulai dari pengertian gaji UMR, UMK, dan UMP, serta beberapa aspek penentuan pengaturan Upah Minimum dan langkah-langkah dalam memutuskan nilai Upah Minimum disuatu kawasan. Saya harap artikel ini dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi pengunjung setia Infogaji, sampai ketemu lagi di artikel selanjutnya.


Kata Kunci : Gaji UMR Nias 2021, Gaji UMK Nias 2021, UMR Nias, UMK Nias, UMR Nias 2021, UMK Nias 2021

Tinggalkan komentar