Gaji UMR Pidie

Gaji UMR Pidie – Gaji merupakan suatu pembayaran secara berkala dari seorang usahawan kepada para pegawainya yang tertulis jelas di dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri pemberian gaji umumnya diberikan dalam periode per bulan.

Mencari Info berhubungan dengan gaji UMR terupdate itu benar-benar penting agar kamu tidak tertipu oleh perusahaan yang menyerahkan gaji yang tidak pantas, sebab penetapan Gaji UMR Pidie atau Gaji UMK Pidie selalu berganti setiap tahunnya. Banyak atau tidaknya gaji perusahaan di suatu daerah sebetulnya bisa diamati dari UMR tempat tersebut.

Gaji UMR Pidie Tahun 2016-2021

TAHUNGAJI
UMK Pidie 2021Rp 3.165.031
UMK Pidie 2020Rp 3.165.031
UMK Pidie 2019Rp 2.916.810
UMK Pidie 2018Rp 2.700.000
UMK Pidie 2017Rp 2.500.000
UMK Pidie 2016Rp 2.118.500
Gaji UMR Pidie 2016-2021

Bisa kita lihat diatas penetapan Gaji UMR Pidie 2021 / Gaji UMK Pidie 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ditahun 2019 pemerintah menetapkan gaji UMR warga Pidie sebesar Rp 2.916.810, lalu ditahun 2020 – 2021 gaji UMR mengalami kenaikan sebesar 8.5% atau sekitar Rp 248.221 sehingga menjadi Rp 3.165.031. Penetapan ini dilakukan oleh pemerintah setelah memantau dari beberapa faktor, faktor-faktor apa sajakah itu ? Ayo simak penjelasan dibawah ini.

Daftar Gaji UMR/UMK Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Aceh

Penjelasan Mengenai Gaji UMR, UMK, dan UMP

Pengaturan upah minimum memiliki perbincangan yang tidak akan pernah selesai. Bagaimana tidak, pemerintahan terus menyelenggarakan kebijakan terkait upah minimum setiap tahunnya. Malahan setiap tahun pun perbincangan pemerintah pusat tentang UMR, UMK, UMP, sering memicu aksi unjuk rasa para warga sekitar.

Memang, perbincangan tentang UMR, UMK, maupun UMP dapat di umpamakan seperti pedang bermata dua. Salah-salah dalam pengaturan upah minimum, salah satu pihak jelasnya akan merasa dirugikan. Apabila penentuan nominalnya ketinggian, karyawannya akan bahagia, namun di satu faksi pemilik usaha akan bingung. Sedangkan, Kalau nominalnya turun dari tahun sebelumnya, pastilah akan memicu gugatan dari banyak karyawan.

Pengaturan upah minimum pun akhirnya akan diserahkan balik kepada pemerintah lingkungan setempat. Hal itu menaksir bahwa penentuan nilai UMR, UMP, dan UMK mestilah ditetapkan menurut standard hidup di masing-masing daerah. Pastinya, tidak akan setara nilai standard hidup di setiap wilayah. 

Apa itu UMR, UMK, UMP ?

Di sebagian paragraf diatas terus dijelaskan mengenai UMR, UMK dan UMP. Jadi sebenarnya apa itu UMR, UMK, UMP dan apa sangkutpautnya dengan pengaturan upah minimum? Ayo kita bahas.

UMR atau Upah Minumum Regional ialah ketentuan yang digunakan pemerintah mengenai pengaturan upah minumum para pegawai. UMR ini disahkan oleh Gubernur, tapi istilah UMR ini sesungguhnya sudah tidak digunakan lagi saat adanya ketetapkan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2000 silam.

Hal itulah, setelah itu istilah UMR diganti menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kota). Lalu apa yang membedakan UMP dan juga UMK ?

Pembeda dari UMP dan UMK adalah di tingkat pengaturan upah minimumnya ditetapkan oleh siapa. Jika UMP, penentuan tentang nominal upah minimumnya disahkan oleh tingkat Gubernur. Kemudian, untuk UMK sendiri penetapan oleh tingkat walikota, yang nantinya akan melalui pengesahan melalui Gubernur. Bilamana tingkat kota tidak mampu memberi ketetapan UMK nya, maka di tahun berjalan akan memakai UMP dari tingkat provinsi. 

Nominal Pengaturan Upah Minimum Kerap Berbeda di Tiap Daerah

Setiap tahunnya, pemerintah akan melaksanakan evaluasi untuk memastikan perubahan nominal pada upah minimum. Pengaturan upah minimumpun terus mengikuti standard hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Dikarenakan standard hidup manusia di bermacam kota tidak sama, karena itu nominal terkait UMP & UMK pun tidak akan pernah persis. Gaji UMR DKI Jakarta jelas akan berbeda dengan UMR Pidie atau UMK Pidie. Biasanya pun UMP DKI Jakarta merupakan standard upah dalam kategori tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pengaturan upah minimum tersebut diperhatikan sebab biaya hidup di DKI Jakarta cenderung tinggi dibanding wilayah lainnya. Tapi, ada juga di wilayah nilai upah minimumnya lebih tinggi dibanding DKI Jakarta. Hal sanggup terjadi Seandainya di kawasan merupakan wilayah perindustrian, dimana pendapatan daerahnya dapat lebih tinggi daripada wilayah lainnya.

Dapat dianalogikan menggunakan kalimat, “Semakin tinggi pendapatan suatu wilayah, karena itu semakin tinggi pula perkembangannya”. Sehingga, akan mengundang meingkatnya harga-harga kebutuhan hidup di wilayah itu. 

Ditimbulkan oleh situasi jugalah yang menjadi penyebab pengaturan upah minimum dapat tidak sama di tiap kota maupun provinsi. 

Aspek-Aspek Penentu Dalam Pengaturan Upah Minimum

Selain karena berkembangnya suatu wilayah, ada aspek-aspek yang menjadi penetapan nominal dalam pengaturan upah minimum yang disebut dengan indicator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Beberapa poin yang tercantum dalam indicator KHL diantaranya yaitu :

1. Harga kebutuhan pokok, yang dimana untuk penetapan harga bahan pokok ini merupakan harga terupdate dari grup survey lapangan pemerintah setempat. Beberapa kebutuhan pokok yang masuk diantaranya : beras, sumber bahan karbohidrat, sayur mayur, sumber protein, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak goreng, harga teh dan kopi, harga gula, serta harga susu bubuk.

2. Keperluan hidup diluar bahan pokok, yaitu penentuan harga diamati dari kebutuhan penunjang agar manusia bisa bertahan hidup, diantaranya : air, listrik biaya transportasi, biaya rekreasi, harga sewa tempat untuk tinggal, dan juga harga untuk mencukur rambuk.

3. Kebutuhan sandang, dimana dalam hal ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan bahan pakaian yaitu : pakaian dalam, juga perlengkapan untuk beribadah,handuk, sandal, sepatu, pakaian.

4. Harga kebutuhan masak, misalnya saja sebagai berikut peralatan makan, kompor, panci, ceret alumunium, dan lain-lain.

5. Tabungan, untuk besaran tabungan yang diputuskan guna pemutusan nominal yang produktif untuk UMP ataupun UMK, ialah diambil melalui jumlah 2% dari semua harga nilai-nilai di atas.

Langkah-Langkah Dalam Memastikan Nilai Nominal Upah Minimum

Terkait pengaturan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah, pastinya ada beberapa {tindakan yang dijalankan sama pemerintah. Bukan cuma hanya memutuskan berapa nominalnya. Langkah yang diambil pemerintah biasanya terjun survey langsung ke pasar, dengan metode berikut ini :

1. Menyusun tim khusus, Pemerintah setempat akan menyusun tim untuk menetapkan nilai-nilai kebutuhan hidup masyarakatnya. Jumlah dalam satu timnya berbagai macam dan mencocokan dengan kebutuhan. Tapi, tim nya tersebut hanya dapat maksimal berisi empat  orang yang didalamnya terdapat perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh / serikat pekerja. Dimana komposisi tim dari pemerintah wajib lebih banyak dari jumlah anggota tim yang lain.

2. Penentuan gaya survey apa yang digunakan, Survey yang dilaksanakan tim biasanya ada dua macam, yaitu : kuesioner, dan juga survey harga langsung.

3. Olah data hasil survey, Setelah survey dilakukan dan sudah memperoleh hasilnya, setelahnya yaitu pengolahan data terpaut pengaturan upah minimum. Hasil survey tersebut diambil dari list harga barang-barang yang telah dilaksanakan survey langggsung.

4. Melakukan pelaporan, Untuk pelaporan akan dikasih Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten kepada Dewan Pengupahan Provinsi tiap bulannya. Berikutnya laporan tersebut akan diberikan lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Dewan Pengupahan Nasional secara berkala.

5. Penentuan dari keputusan gubernur, Setelah laporan sudah final berada di Dewan Pengupahan Nasional, selanjutnya tahap pengaturan upah minimum pun akan ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya nominal baik UMP ataupun UMK yang sudah ditetapkan Gubernur akan menjadi nilai upah minimum di tahun berjalan.

Aktifitas Tahunan Pekerja Dalam Penetapan UMR Pidie

Pemutusan yang dilaksanakan pemerintah berfungsi meninjau ulang upah minimum di tingkat kota ataupun provinsi, pastilah akan disambut dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan serikat buruh atau serikat pekerja. 

Pekerja ataupun buruh yang tergabung pada sebuah serikat melaksanakan aksi tahunan pada pemutusan upah minimum. Tentunya hal yang tak pernah terlewat adalah menuntut kenaikan nominal saat pengaturan upah minimum. Untuk mereka, upah minimum yang ditetapkan pemerintah belumlah cukup.

Parahnya lagi, mereka melaksanakan kegiatan tersebut dengan meninggalkan kewajiban bekerja mereka. Sedangkan, Apabila mereka berhenti bekerja, pihak perusahaan tidak mendapatkan hasil produksi, lalu akan menimbulkan kerugian di perusahaan. 

Telah dikatakan di awal, jika upah minimum terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengusaha banyak yang tidak mampu untuk memberi gaji pegawai. Efek panjangnya adalah pemutusan pengoperasian produksi barangnya di Indonesia karena keuntungannya habis untuk membayar gaji, akhirnya perusahaan itu akan mencari negara lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

Pengaturan upah minimum memang ibaratkan pedang bermata dua. Alih-alih salah dalam penetapan upah minimum, sebagian pihak pasti akan merasa dirugikan. Efeknya dapat mengacaukan stabilitas keamanan negara, dan juga Seandainya upah minimum terlalu tinggi, banyak investor yang mundur dari Indonesia.

Akhir Kata

Demikian penjelasan lengkap mengenai Gaji UMR Pidie atau Gaji UMK Pidie dari Infogaji.com. Mulai dari pengertian gaji UMR, UMK, dan UMP, serta beberapa aspek penentuan pengaturan Upah Minimum dan langkah-langkah dalam memastikan nilai Upah Minimum disuatu daerah. Saya harap artikel ini bisa memberikan wawasan dan berguna bagi visitor setia Infogaji, sampai jumpa di artikel berikutnya.


Kata Kunci : Gaji UMR Pidie 2021, Gaji UMK Pidie 2021, UMR Pidie, UMK Pidie, UMR Pidie 2021, UMK Pidie 2021

Tinggalkan komentar