Gaji UMR Serdang Bedagai

Gaji UMR Serdang Bedagai – Gaji merupakan suatu pembayaran secara periodik dari seorang wirausaha kepada para karyawannya yang dinyatakan di dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri pengupahan gaji mayoritasnya dilakukan dalam periode sebulan sekali.

Mengetahui informasi seputar gaji UMR terbaru itu sungguh berguna supaya kamu tidak terperdaya oleh perusahaan yang memberikan gaji yang tidak pantas, sebab pemutusan Gaji UMR Serdang Bedagai atau Gaji UMK Serdang Bedagai selalu berganti setiap tahunnya. Besar atau tidaknya gaji perusahaan di suatu tempat sebetulnya bisa diamati dari UMR tempat tersebut.

Gaji UMR Serdang Bedagai Tahun 2016-2021

TAHUNGAJI
UMK Serdang Bedagai 2021Rp 2.869.292
UMK Serdang Bedagai 2020Rp 2.869.292
UMK Serdang Bedagai 2019Rp 2.644.265
UMK Serdang Bedagai 2018Rp 2.447.714
UMK Serdang Bedagai 2017Rp 2.251.600
UMK Serdang Bedagai 2016Rp 2.080.000
Gaji UMR Serdang Bedagai 2016-2021

Dapat kita lihat diatas penetapan Gaji UMR Serdang Bedagai 2021 / Gaji UMK Serdang Bedagai 2021 tidak ada mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi saat tahun 2019 pemerintah menentukan gaji UMR masyarakat Serdang Bedagai sebesar Rp 2.644.265, lalu ditahun 2020 Upah Minimum Regional mengalami kenaikan sebesar 8.5% lebih tepatnya Rp 225.027 sehingga menjadi Rp 2.869.292. Penetapan ini dilakukan oleh pemerintah setelah memantau dari beberapa faktor, faktor-faktor apa sajakah itu ? Mari simak penjelasan dibawah ini.

Penjelasan Mengenai Gaji UMR, UMK, dan UMP

Pengaturan upah minimum merupakan perbincangan yang tidak akan pernah selesai. Bagaimana tidak, pemerintah suka menyelenggarakan kebijakan terkait upah minimum disetiap tahunny. Bahkan setiap tahun pun pembahasan pemerintah pusat tentang UMR, UMK, UMP, kerap menimbulkan aksi unjuk rasa masyarakat.

Sungguh, pembicaraan tentang UMR, UMK, maupun UMP dapat di ungkapkan seperti pedang bermata dua. Salah-salah saat pengaturan upah minimum, salah satu kubu jelasnya akan merasa dirugikan. Kalau penetapan nominalnya ketinggian, pegawainya akan gembira, tetapi di satu sisi pemilik perusahaan akan kebingungan. Sedangkan, Seandainya nominalnya anjlok dari tahun sebelumnya, pastinya akan mengakibatkan kecaman dari banyak sektor pekerja.

Pengaturan upah minimum pun ujung-ujungnya akan diserahkan kembali kepada pemerintah wilayah setempat. Hal itu beranggapan bahwa penetapan nilai UMR, UMP, dan UMK mestilah ditetapkan menurut standard hidup di masing-masing daerah. Pastinya, tidak akan persis nilai standard hidup di tiap-tiap kawasan. 

Apa itu UMR, UMK, UMP ?

Di separuh paragraf diatas selalu disebutkan mengenai UMR, UMK dan UMP. Jadi sesungguhnya apa itu UMR, UMK, UMP dan apa sangkutpautnya dengan pengaturan upah minimum? Mari kita bahas.

UMR atau Upah Minumum Regional adalah ketentuan yang digunakan pemerintah mengenai pengaturan upah minumum para pekerja. UMR ini disahkan oleh Gubernur, namun istilah UMR ini sebenarnya sudah tidak dipakai lagi sejak adanya ketentuan Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2000 silam.

Hal itulah, kemudian istilah UMR diubah dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kota). Lantas apa yang membedakan UMP dan juga UMK ?

Pembeda dari UMP dan UMK yaitu di tingkat pengaturan upah minimumnya disahkan oleh siapa. Kalau UMP, penentuan mengenai nominal upah minimumnya ditetapkan oleh tingkat Gubernur. Lalu, untuk UMK sendiri penetapan oleh tingkat walikota, yang kemudian akan melalui persetujuan dari Gubernur. Bilamana tingkat kota tidak mampu memberi ketetapan UMK nya, maka di tahun berjalan akan menggunakan UMP dari tingkat provinsi. 

Nominal Pengaturan Upah Minimum Suka Berbeda di Tiap Wilayah

Setiap tahunnya, pemerintah akan menjalankan pertimbangan untuk memutuskan perubahan nominal saat UMR. Pengaturan upah minimumpun sering mengikuti standard hidup manusia saat mencukupi kebutuhannya.

Dikarenakan standard hidup manusia di bermacam kota berbeda-beda, maka nominal terkait UMP & UMK pun tidak akan pernah persis. Gaji UMR DKI Jakarta tentunya tidak sama dengan UMR Serdang Bedagai atau UMK Serdang Bedagai. Umumnya pun UMP DKI Jakarta adalah standard dasar dalam kategori tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Pengaturan upah minimum itu dilihat karena biaya hidup di DKI Jakarta sedikit tinggi daripada daerah lainnya. Akan tetapi, ada juga di kawasan nilai upah minimumnya lebih tinggi dibanding DKI Jakarta. Hal itu dapat terjadi Seandainya di kawasan tersebut ialah area perindustrian, dimana pendapatan daerahnya dapat lebih tinggi dibanding wilayah lainnya.

Dapat dianalogikan dengan kalimat, “Semakin tinggi penghasilan suatu wilayah, maka semakin tinggi pula perubahannya”. Sehingga, akan membuat meingkatnya harga-harga kebutuhan hidup di daerah . 

Ditimbulkan oleh situasi jugalah yang menjadi pemicu pengaturan upah minimum dapat tidak sama di tiap kota maupun provinsi. 

Aspek-Aspek Penentu Pada Pengaturan Upah Minimum

Selain karena berkembangnya suatu wilayah, ada sudut pandang yang menjadi penentu nominal dalam pengaturan upah minimum yang disebut dengan indicator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Beberapa poin yang termasuk dalam indicator KHL antara lain ialah :

1. Harga bahan pokok, yang dimana untuk penentuan harga bahan pokok ini ialah harga terbaru melalui grup survey lapangan pemerintah setempat. Sebagian kebutuhan pokok yang masuk adalah sebagai berikut : buah-buahan, minyak goreng, harga teh dan kopi, harga gula, serta harga susu bubuk, beras, sumber bahan karbohidrat, sayur mayur, sumber protein, kacang-kacangan.

2. Keperluan hidup diluar bahan pokok, yaitu penentuan harga diamati dari kebutuhan penddukung agar manusia dapat bertahan hidup, antara lain : air, listrik biaya transportasi, biaya rekreasi, harga sewa tempat untuk tinggal, dan juga harga untuk mencukur rambuk.

3. Kebutuhan sandang, dimana dalam hal ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan bahan pakaian diantaranya : handuk, sandal, sepatu, pakaian, pakaian dalam, juga perlengkapan untuk beribadah.

4. Harga kebutuhan masak, misalnya saja sebagai berikut peralatan makan, kompor, panci, ceret alumunium, dan lain-lain.

5. Tabungan, untuk besaran tabungan yang diputuskan guna penentuan nominal yang baik untuk UMP ataupun UMK, yaitu diambil dari jumlah 2% dari semua harga nilai-nilai di atas.

Hal-hal yang Dilakukan Saat Menentukan Nilai Nominal Upah Minimum

Terkait pengaturan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah, pastinya ada beberapa {tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan sekedar hanya memastikan berapa nominalnya. Langkah yang diambil pemerintah biasanya terjun survey langsung ke pasar, dengan langkah-langkahnya berikut ini :

1. Menyusun tim khusus, Pemerintah setempat akan menyusun tim untuk menetapkan nilai-nilai kebutuhan hidup manusia. Jumlah dalam satu timnya bervariasi dan mencocokan dengan kebutuhan. Akan tetapi, tim nya tersebut cuma bisa maksimal serjumlah empat  orang yang didalamnya terdapat perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh / serikat pekerja. Dimana susunan tim dari pemerintah haruslah lebih banyak dari jumlah anggota tim yang lain.

2. Penetapan metode survey apa yang digunakan, Survey yang dilakukan tim biasanya ada 2 macam, yaitu : kuesioner, dan juga survey harga langsung.

3. Olah data hasil survey, Sesudah survey dilakukan dan sudah menemukan hasilnya, sesudahnya yaitu pengolahan data terkait pengaturan upah minimum. Hasil survey tersebut diambil dari daftar harga barang-barang yang telah dilakukan survey langggsung.

4. Memberikan pelaporan, Untuk pelaporan akan disampaikan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten kepada Dewan Pengupahan Provinsi setiap bulannya. Lalu laporan tersebut akan disampaikan lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Dewan Pengupahan Nasional secara berkala.

5. Penetapan dari keputusan gubernur, Setelah laporan sudah final berada di Dewan Pengupahan Nasional, berikutnya tahap pengaturan upah minimum pun akan ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya nominal baik UMP maupun UMK yang telah disahkan Gubernur akan menjadi nilai upah minimum di tahun berjalan.

Aktifitas Tahunan Pekerja Pada Penentuan UMR Serdang Bedagai

Pemutusan yang dikerjakan pemerintah guna meninjau ulang upah minimum di tingkat kota ataupun provinsi, pastilah akan disambut dengan aktivitas rutin yang dilakukan serikat buruh atau serikat pekerja. 

Pekerja ataupun buruh yang tergabung dalam sebuah serikat melaksanakan aksi tahunan pada pemutusan upah minimum. Tentunya hal yang tak pernah terlewat adalah menuntut peningkatan nominal saat pengaturan upah minimum. Bagi mereka, upah minimum yang ditetapkan pemerintah belumlah cukup.

Parahnya lagi, mereka melakukan kegiatan tersebut dengan melupakan kewajiban bekerja mereka. Sedangkan, Jika mereka stop bekerja, pihak perusahaan tidak mendapatkan hasil produksi, akhirnya akan menimbulkan kerugian di perusahaan. 

Telah dikatakan di awal, jika upah minimum terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengusaha banyak yang tidak mampu untuk membayar gaji karyawan. Efek panjangnya adalah pemutusan pengoperasian produksi barangnya di Indonesia karena keuntungannya lenyap untuk membayar gaji, sehingga perusahaan tersebut akan mencari negara lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

Pengaturan upah minimum laksana pedang bermata dua. Alih-alih salah pada pemutusan upah minimum, salah satu pihak pasti akan merasa dirugikan. Efeknya dapat mengacaukan stabilitas keamanan negara, dan juga Seandainya upah minimum terlalu tinggi, banyak investor yang mundur dari Indonesia.

Akhir Kata

Itulah penjelasan lengkap mengenai Gaji UMR Serdang Bedagai atau Gaji UMK Serdang Bedagai dari Infogaji.com. Mulai dari pengertian gaji UMR, UMK, dan UMP, juga beberapa aspek pemutusan pengaturan Upah Minimum dan langkah-langkah dalam memastikan nilai Upah Minimum disuatu wilayah. Semoga artikel ini bisa memberikan wawasan dan bermanfaat bagi visitor setia Infogaji, sampai ketemu lagi di artikel selanjutnya.


Kata Kunci : Gaji UMR Serdang Bedagai 2021, Gaji UMK Serdang Bedagai 2021, UMR Serdang Bedagai, UMK Serdang Bedagai, UMR Serdang Bedagai 2021, UMK Serdang Bedagai 2021

Tinggalkan komentar